Kota Malang Berbenah untuk Gaet Wisatawan dan Penuhi Target PAD 2023

MALANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Malang menyiapkan strategi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, serta memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata (hotel dan restoran) yang mencapai lebih dari Rp 200 miliar selama tahun 2023.

Wali Kota Malang, Sutiaji, berharap, jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman) ke Kota Malang dapat meningkat.

Adapun Malang menjadi penyangga dari program pariwisata nasional di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

"Harapan Bu Gubernur juga, wisman ini di Indonesia antara 13-14 hari, di Jogja itu tiga hari, di Bromo itu satu hari, selebihnya ke Bali, kalau bisa mereka nambah dua hari di Malang maka kita perkuat infrastrukturnya," kata Sutiaji pada Kamis (16/2/2023).

Menurutnya, beberapa fasilitas umum seperti Alun-alun Bundar Tugu, Alun-alun Merdeka, kawasan Jalan Besar Ijen, dan Jalan Veteran akan dipercantik.

Adapun anggarannya dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

"Alun-alun Tugu itu kebutuhannya Rp 8 miliar, kita percantik seperti ada lighting (lampu), untuk Alun-alun Merdeka dari CSR sekitar Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar, sama juga Jalan Ijen itu CSR sekitar Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar. Untuk Jalan Veteran dibagi tiga, ada dari CSR UB (Universitas Brawijaya), UM (Universitas Negeri Malang) dan lainnya," terangnya.

Selain itu, kawasan Pecinan atau sekitar Pasar Besar juga akan dipercantik supaya menarik wisatawan.

Pihaknya juga sudah memiliki kajian dan rencana itu sudah dikomunikasikan dengan warga sekitar yang mayoritas etnis China.

"Kita punya kajian yang namanya Pecinan, kita sudah komunikasi dengan komunitas Chinese (China), kalau dibuat seperti ini seperti apa, dan mereka siap, dananya patungan, nanti termasuk di Kampung Arab supaya setiap malam Jumat ada musik-musik," terang Sutiaji.

"Begitu juga di Kampung Heritage Kayutangan Insyaallah ada event-event (acara) seperti Padang Bulan," imbuhnya.

Upaya itu dilakukan karena pihaknya ingin menguatkan pariwisata di Kota Malang berbasis wisata budaya.

Sebab, ia juga mencoba menyeimbangkan antara pariwisata di Kota Batu dan Kabupaten Malang.

Pihaknya juga berkomitmen bahwa Pemkot Malang tidak akan membuat atau menyetujui keberadaan tempat wisata buatan.

"Brand wisata kita itu di Malang Raya sehingga saling berkolaborasi, menguatkan. Orang wisata di Kota Batu itu stay-nya (menginapnya) di Kota Malang. Di Kabupaten Malang juga memiliki wisata alam, tapi ada daerah-daerah yang tidak memiliki hotel, sehingga tiga daerah tidak bisa disamaratakan. Yang kita bangun di Kota Malang wisata budaya dan heritage," terangnya.

Selain itu, kawasan hutan kota di Jalan Malabar juga direncanakan akan menjadi lokasi acara setiap minggu atau bulannya. Begitu juga Gedung Malang Creative Center atau MCC.

Hal tersebut diharapkan bisa berdampak terhadap sektor pariwisata di Kota Malang.

"Di MCC akan kerjasama dengan SMK/ SMA di seluruh Jawa Timur untuk kegiatan pelatihan disana, selain itu juga ada kegiatan pelatihan AI (Artificial Intelligence), rencana untuk hotel kapsul itu tidak jadi, supaya hotel-hotel di Kota Malang ini terisi ketika ada kegiatan-kegiatan di MCC," ujar Sutiaji.

Dalam waktu dekat, penataan arus lalu lintas juga akan dilakukan untuk mengurai kemacetan di kawasan Kayutangan.

Nantinya, tiga traffic light (TL) di kawasan tersebut dihilangkan dengan memperbarui skema rekayasa lalu lintas.

Tiga TL tersebut, tambahnya, ada di sekitar kantor PLN, perempatan Rajabali, dan dekat Sarinah.

"Semua nanti satu arah, karena di daerah-daerah lain menerapkan itu untuk mengurai kemacetan, ini bukan kepentingan apa-apa, kalau tidak kita urai sampai kapan, tidak mungkin kebijakan pemerintah merugikan rakyat," kata Sutiaji.

PAD di Kota Malang, yang masuk dari sektor pariwisata, yakni pajak hotel dan restoran, ditargetkan mencapai lebih dari Rp 200 miliar pada 2023. 

Adapun peningkatan PAD diharapkan terkena dampak positif dari kunjungan wisatawan di Kota Malang.

Sebagai informasi, ada dua sektor, yakni pajak hotel dan restoran, yang merupakan penyumbang PAD dari bidang pariwisata.

Pada 2023 ini, target pajak restoran sebesar Rp 155 miliar. Nilai itu naik berdasarkan kondisi pada 2022 lalu karena sektor pajak restoran dapat melampaui target yang ada sebesar lebih dari 100 persen.

Sementara itu, pajak hotel pada tahun ini hanya ditargetkan sebesar Rp 80 miliar.

Sebab, pada 2022 lalu, sektor pajak hotel belum mampu melebihi target yang ada atau hanya mencapai sekitar Rp 45 miliar.

"Kami kuatkan terus dari sektor hotel dan restoran, karena pajak yang ada itu dikembalikan lagi untuk membantu masyarakat seperti bantuan iuran BPJS Kesehatan yang setiap tahun Pemkot Malang mengeluarkan anggaran sekitar Rp 250 miliar sampai Rp 300 miliar," kata Sutiaji.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, Handi Priyanto mengatakan, PAD dari sektor hotel lebih kecil dibandingkan dengan restoran karena melihat kondisi yang ada.

Menurutnya, pada 2022 lalu, kondisi hotel hanya ramai saat akhir pekan atau hari libur.

"Resto setiap hari orang datang, hotel kondisinya hanya penuh saat weekend (akhir pekan), kalau kota besar seperti Surabaya, Jakarta dan Bandung hampir setiap hari penuh karena hari biasa seperti ada acara kantor, pemerintah, event, dan lainnya. Sedangkan di Kota Malang masih banyak yang kosong tahun lalu," terang Handi.

Namun, dia optimistis pada 2023, kunjungan tamu hotel di Kota Malang dapat meningkat dengan perkiraan kondisi pandemi Covid-19 yang telah melandai.

"Mudah-mudahan weekday (hari kerja) untuk hotel bisa penuh," katanya.