Kata Sandiaga Soal Permintaan Wagub Bali Cabut Visa on Arrival Warga Rusia dan Ukraina

KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekaf) Sandiaga Uno menilai, dan Ukraina masih harus dikaji lebih lanjut.

Adapun usulan tersebut disampaikan oleh Gubernur Bali I Wayan Koster karena merasa gerah dengan "ulah" para turis tersebut di Bali.

"Permintaan untuk menghentikan kebijakan Visa on Arrival ini tentunya harus dikaji," kata Sandiaga dalam Weekly Press Briefing yang disiarkan secara daring, Senin (13/3/2023).

• Gubernur Koster Minta Kemenkumham Cabut Visa on Arrival WN Rusia dan Ukraina
• Gubernur Bali Larang Wisman Sewa Motor, Kadispar: Jaga Keamanan

Menurut Sandiaga, warga negara Rusia dan Ukraina yang berulah di Bali kemungkinan hanya segelintir orang dari banyak warganya yang datang dan jumlahnya bisa jadi belum signifikan.

"Tapi ini kami akan bicarakan secara detil dengan pemangku kepentingan lainnya," ujarnya.

Permintaan pencabutan Visa on Arrival

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan, sejak Maret 2022 sudah banyak negara yang diberikan kebijakan Visa on Arrival. Saat ini mencapai 86 negara.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali berani mengajukan pencabutan kebijakan Visa on Arrival untuk wisatawan Rusia dan Ukraina.

• Menanti Tindakan Tegas Pemerintah Terhadap WNA yang Berulah di Bali
• 10 Wisata Budaya di Ubud, Bisa Lihat Tari Tradisional Bali

Di sisi lain, kata Tjok Bagus, pihaknya juga sudah mengajukan kembali Visa on Arrival untuk beberapa negara lainnya.

"Kami sudah mengajukan kembali beberapa negara untuk diberikan layanan Visa on Arrival," ungkap Tjok Bagus.

Dilaporkan Kompas.com (13/3/2023), Gubernur Bali I Wayan Koster mengungkap alasannya meminta pencabutan Visa on Arrival untuk wisatawan Rusia dan Ukraina.

Kata dia, warga Rusia dan Ukraina banyak yang sengaja datang ke Indonesia karena negaranya sedang perang.

"Kenapa dua negara ini (Rusia dan Ukraina), karena sedang perang sehingga banyak yang datang ke Bali tidak hanya berwisata tapi bekerja,” ucap Koster saat konferensi pers di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Bali, Renon, Denpasar, Bali, Minggu (12/3/2023).

Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 59.854 orang.