Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Menyoal Polemik Pungutan Dana Pariwisata

Dana ini juga hanya ditujukan untuk promosi pariwisata, pengenalan bangsa (nation branding), dan penyelenggaraan kegiatan internasional.

Meluruskan tujuan penggunaan dana dan membebankannya kepada yang tepat menjadi kunci efektivitas dana pariwisata. Tujuan dan sasaran TF yang kini masih samar menyebabkan kontroversi publik.

Pariwisata berkelanjutan sebagai tema sentral di dunia saat ini justru belum terlihat menjadi parameter utama dalam wacana TF.

Alih-alih untuk sekadar aktivitas pemasaran, TF juga harus dimanfaatkan untuk menjaga ketahanan bentang alam dan budaya sebagai modal jangka panjang pariwisata Indonesia.

Melalui pendekatan pembangunan rendah karbon, siapa yang harus membayar iuran dana dan bagaimana mekanismenya dapat teridentifikasi dengan baik. Pendekatan ini menuntut pencapaian emisi nol bersih –sesuai target Indonesia– di tahun 2060.

Berbasis karbon

Pungutan pariwisata kepada wisatawan sebenarnya sudah dikenal dengan istilah tourism levy. Pajak pariwisata ini dikenakan berdasarkan keterisian penginapan di negara-negara dengan ekonomi pariwisata yang kuat, seperti Spanyol dan Perancis.

Inggris Raya yang dikunjungi hampir 40 juta wisatawan per tahun saja belum memberlakukan pajak semacam itu. Indonesia berpeluang menerapkannya jika diiringi dengan narasi keberlanjutan dan ekonomi rendah karbon.

Paradigma disinsentif semestinya diberlakukan terhadap aktivitas yang perlu dikurangi. Contohnya, cukai gula untuk mengurangi risiko masyarakat dari penyakit diabetes dalam jangka panjang.

Jika pariwisata berkelanjutan menjadi tujuan TF, maka pungutan ini lebih tepat dikenakan kepada aktivitas pariwisata dengan emisi karbon yang tinggi.

Mengacu pada dampak lingkungan di sektor pariwisata global, perjalanan udara adalah kontributor terbesar sebanyak 49 persen emisi (Lenzen dkk., 2018). Otoritas pariwisata dunia atau UN Tourism juga menyerukan perjalanan wisata yang lebih ramah lingkungan.

Contohnya, tinggal lebih lama di destinasi wisata (longer length of stay) dan menggunakan moda transportasi dengan emisi per kapita lebih rendah.

Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023-2024 menunjukkan tingginya potensi permintaan wisata ramah lingkungan. Hal ini menyiratkan urgensi kesesuaian respons pemerintah melalui kebijakan berbasis karbon.

Disinsentif dapat dibebankan terhadap moda dengan emisi per kapita lebih tinggi seperti pesawat dan mobil pribadi. Sedangkan, insentif dapat dikucurkan kepada moda transportasi alternatif. Contohnya, kapal laut, kereta, bus, dan sepeda.

Tepat sasaran

Namun, membebankan TF kepada seluruh penumpang pesawat tentu tidak adil. Tidak semua penumpang pesawat adalah wisatawan.

Setidaknya ada tiga indikator agar sumber dana pariwisata dapat lebih tepat sasaran, yakni rute, waktu, dan jarak. Pertama, pungutan dapat dibebankan kepada penerbangan dengan rute destinasi wisata saja.

Kedua, pungutannya pun tidak harus setiap waktu. Misalnya, TF hanya berlaku di akhir pekan dan hari libur. Penerbangan di hari kerja biasanya dipadati oleh penumpang dengan perjalanan bisnis.

Sebaliknya, sebaran wisatawan yang terbang pada hari kerja jauh lebih sedikit dibandingkan akhir pekan dan musim liburan.

Terakhir, TF dapat dibedakan berdasarkan jarak penerbangan. Contohnya, wisatawan dengan penerbangan jarak jauh (long-haul flight) harus membayar lebih mahal karena emisinya lebih tinggi.

Wisatawan mancanegara otomatis akan membayar dana pariwisata lebih besar. Dengan demikian, permintaan penerbangan tidak akan jatuh seperti yang dikhawatirkan Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI).

TF berbasis karbon memerlukan persiapan infrastruktur, baik fisik maupun organisasi. Mendorong wisatawan untuk berpindah moda mensyaratkan perbaikan infrastruktur transportasi rendah emisi di destinasi wisata.

Regulasi ini juga mendorong terlaksananya penyediaan moda transportasi ramah lingkungan, sebagaimana pedoman yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021.

Selain itu, menentukan badan pengelola TF juga krusial agar implementasinya tidak melenceng dari tujuan awal.

Perdebatan pengelolaan TF oleh Badan Layanan Umum (BLU), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), atau badan lain perlu memperhatikan masukan publik, misalnya Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI).

Agar lebih efektif, TF wajib diselaraskan dengan agenda pembangunan rendah karbon yang adil untuk masyarakat. Visi pariwisata hijau juga selayaknya tercermin dari tujuan penggunaan dana pariwisata.

Kegiatan internasional dan aktivitas pariwisata yang tinggi emisi dan berpotensi merusak alam sudah sepatutnya dibebankan TF. Dana tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menjaga alam dan budaya bangsa.

Semoga dana pariwisata dapat mengakselerasi capaian pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

https://travel.kompas.com/read/2024/05/08/104834427/menyoal-polemik-pungutan-dana-pariwisata

Terkini Lainnya

Harga Tiket Masuk di Bali Farm House 2024

Harga Tiket Masuk di Bali Farm House 2024

Jalan Jalan
Bali Farm House, Serunya Bermain Bersama Alpaca

Bali Farm House, Serunya Bermain Bersama Alpaca

Jalan Jalan
Pameran Seni J+ Art di Semarang, Plastik Didaur Ulang Jadi Vas

Pameran Seni J+ Art di Semarang, Plastik Didaur Ulang Jadi Vas

Travel Update
Bangunan Bersejarah di Kota Kuno Matera, Italia Patah Akibat Lompatan Parkour

Bangunan Bersejarah di Kota Kuno Matera, Italia Patah Akibat Lompatan Parkour

Travel Update
5 Wisata Air Terjun di Lumajang, Cocok untuk Healing Sejenak

5 Wisata Air Terjun di Lumajang, Cocok untuk Healing Sejenak

Jalan Jalan
Rental Mobil Jadi Pendukung Pariwisata DIY, Ini Cara Pemilik Cegah Praktik Penggelapan

Rental Mobil Jadi Pendukung Pariwisata DIY, Ini Cara Pemilik Cegah Praktik Penggelapan

Travel Update
Wisata Tanaman Aglaonema Park Terbesar di Indonesia Ada di Kabupaten Sleman

Wisata Tanaman Aglaonema Park Terbesar di Indonesia Ada di Kabupaten Sleman

Travel Update
4 Tips Lihat Video Mapping di Kota Tua pada HUT ke-497 Jakarta, Awas Copet

4 Tips Lihat Video Mapping di Kota Tua pada HUT ke-497 Jakarta, Awas Copet

Travel Tips
Pengalaman ke Istana Daendels di Jakarta, seperti Labirin yang Megah

Pengalaman ke Istana Daendels di Jakarta, seperti Labirin yang Megah

Jalan Jalan
Kota Tua Dipadati Pengunjung Jelang Video Mapping HUT ke-497 Jakarta

Kota Tua Dipadati Pengunjung Jelang Video Mapping HUT ke-497 Jakarta

Travel Update
Mengenang Karya Benyamin Sueb Lewat Pameran Biang Kerok di Museum Kebangkitan Nasional

Mengenang Karya Benyamin Sueb Lewat Pameran Biang Kerok di Museum Kebangkitan Nasional

Travel Update
Bromo Kebakaran Lagi, Kali Ini di Kawasan Gunung Batok

Bromo Kebakaran Lagi, Kali Ini di Kawasan Gunung Batok

Travel Update
Sejarah Gedung AA Maramis di Jakarta, Dikenal sebagai Istana Daendels

Sejarah Gedung AA Maramis di Jakarta, Dikenal sebagai Istana Daendels

Jalan Jalan
Munich Jadi Kota Paling Nyaman untuk Berjalan Kaki di Dunia

Munich Jadi Kota Paling Nyaman untuk Berjalan Kaki di Dunia

Jalan Jalan
Acara Seru pada HUT Ke-497 Jakarta, Pertunjukan Cahaya hingga Seni Budaya Betawi

Acara Seru pada HUT Ke-497 Jakarta, Pertunjukan Cahaya hingga Seni Budaya Betawi

Travel Update
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke