Kandungan Limbah Berlebih, Air PDAM Keruh dan Amis

SURABAYA, RABU - Memasuki musim hujan, kandungan bahan organik di Kali Surabaya melonjak hingga 25 part per million atau ppm dari batas normal 10 ppm. Sedangkan kandungan oksigen terlarut dalam air hanya 0,4 ppm atau jauh lebih rendah dari batas normal 4 ppm. Akibatnya, air produksi Perusahaan Daerah Air Minum Surabaya keruh dan berbau amis karena kandungan limbah yang berlebih.  

Kepala Hubungan Masyarakat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surabaya Sunarno, Rabu (29/10) di Surabaya mengatakan, perubahan warna dan bau air PDAM mulai terasa sejak Senin (27/10) saat hujan besar mulai turun di sepanjang aliran Kali Surabaya. "Saat hujan turun, limbah sejumlah industri yang mengendap ikut terlarut dan mengalir ke hilir," ujarnya.

Akibat peristiwa ini, sekitar 387.000 pelanggan PDAM Kota Surabaya terpaksa mengonsumsi air minum yang keruh dan berbau amis. Selain menyebabkan perubahan warna dan bau, terjadi pula fenomena matinya ribuan ikan di sepanjang pintu air Karang Pilang hingga Kali Tengah.  

"Kami menerima ratusan keluhan dari pelanggan. Karena itu kami segera melakukan langkah antisipasi," kata Sunarno.

Beberapa langkah yang dilakukan PDAM Kota Surabaya yaitu, penambahan oksigen terlarut dalam air (airasi), penambahan karbon aktif untuk mengurangi perubahan bau dan rasa, pemberian khlorin sebagai disinfektan dan mengurangi bahan organik, serta pencucian filter air dari racun limbah. Setelah dilakukan tindakan, warna air PDAM mulai jernih sejak Selasa malam meskipun di beberapa tempat bau amis air masih terjadi.

Surat Teguran

Menyikapi hal ini, pihak PDAM Kota Surabaya melayangkan surat teguran kepada Perum Jasa Tirta I (PJT I). Dalam suratnya, PDAM Kota Surabaya mendesak PJT I untuk segera melakukan pengerukan sedimentasi Kali Surabaya, pengawasan ketat terhadap pembuangan limbah industri, optimalisasi alat pemantau pencemaran air, serta peringatan dini saat terjadi penurunan kualitas air baku.  

Langkah ini harus ditindaklanjuti karena PJT I merupakan perusahaan penyedia air baku. "Jika kualitas air baku yang disediakan buruk, maka kami kesulitan melakukan pengolahan. Padahal setiap bulan kami membayar biaya retribusi hingga Rp 1 miliar," ucap Sunarno.

Kepala Divisi Jasa Air dan Sumber Air IV Perum Jasa Tirta I (PJT I) Widyo Parwanto mengatakan, sebagai perusahaan operator penyedia air baku, pihaknya tak memiliki wewenang untuk melakukan teguran tegas pada sejumlah industri di sepanjang Kali Surabaya. Namun demikian, pihaknya selalu rutin mengambil sampel air dan melaporkan hasil penelitian kepada Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur.

Menurut Widyo, di sepanjang Kali Surabaya terdapat sekitar 92 industri dan 10 di antaranya adalah industri besar. Sedangkan, di sepanjang Kali Tengah yang merupakan anak sungai Kali Surabaya terdapat 19 industri.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Ecoton Prigi Arisandi menambahkan, pengawasan limbah di sepanjang Kali Surabaya sangat lemah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001, kewenangan pengelolaan dan pengendalian sungai berada pada Gubernur.

"Hanya gubernur yang berwenang mengeluarkan dan mencabut izin pembuangan limbah cair ke sungai. Karena itu, gubernur harus tegas memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin pada industri-industri yang membuang limbah ke sungai tanpa pengolahan optimal," ujarnya.