Korban Lumpur Lapindo Batal Ke Jakarta

Kompas.com - 08/03/2009, 23:19 WIB
Editor

SIDOARJO, MINGGU - Korban lumpur Lapindo yang rencananya akan berunjuk rasa di Jakarta menuntut pembayaran ganti sebesar 20 persen dan 80 persen, batal, menyusul adanya informasi jika aksi mereka itu berbenturan dengan aksi guru honorer.

"Rencana unjuk rasa ke Jakarta itu terpaksa kami batalkan mengingat aksi yang akan kami lakukan ini berbenturan dengan aksi unjuk rasa ribuan guru honorer dari seluruh Indonesia," kata Koordinator aksi, Sumitro, di Sidoarjo, Jatim, Minggu (8/3).

Sesuai rencana sekitar 1.800 korban lumpur Lapindo itu akan berangkat ke Jakarta hari Minggu dengan menggunakan kereta api. Ia juga telah melakukan koordinasi dengan Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) dan juga Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) terkait pembatalan itu.

"Karena jadwal aksi kami berbenturan dengan aksi yang dilakukan oleh guru honorer terpaksa kami batalkan. Kami ingin aksi yang akan kami lakukan kali ini tidak bersamaan dengan aksi unjuk rasa yang lain," katanya.

Pembatalan aksi unjuk rasa ke Jakarta itu merupakan pilihan terbaik yang saat ini bisa dilakukan para korban lumpur Lapindo. Ia juga mendapatkan informasi jika aksi yang dilakukan guru honorer itu jumlahnya lebih besar dari jumlah korban lumpur Lapindo.

"Kalau tidak salah, jumlah pengunjuk rasa guru honorer tersebut mencapai angka 20 ribu orang, sedangkan kami hanya sekitar 1.800 orang saja. Artinya pemerintah akan lebih memperhatikan jumlah pengunjuk rasa yang memiliki jumlah yang lebih banyak daripada yang lebih sedikit," katanya.

Faktor lain yang menyebabkan pembatalan itu, yaitu penggunaan Tugu Proklamasi yang sekiranya akan digunakan sebagai base camp korban lumpur Lapindo, terlebih dahulu akan digunakan guru honorer.

"Jadi, kami lebih baik membatalkan aksi ke Jakarta daripada kami harus memaksakan keinginan kami. Mungkin pada kesempatan berikutnya kami akan berangkat lagi ke Jakarta," katanya.

Sebelumnya, tujuan utama datang ke Jakarta yaitu ingin bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami ingin menagih kepada pak SBY terkait proses ganti rugi pembayaraan 20 persen ataupun 80 persen," katanya.

Mereka berharap ada kepastian soal ganti rugi sebelum Pemilu legislatif dan pemilihan presiden digelar. Pemerintah berjanji kalau penyelesaian ganti rugi akan selesai pada akhir 2009. "Kami menuntut janji yang diucapkan oleh SBY dalam berbagai kesempatan," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.