Target Baru Teroris di Selat Malaka

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah agak lama mereda dan terlupakan pasca- tewasnya Noordin M Top, isu terorisme kembali menyeruak. Penggerebekan dan penangkapan teroris di Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, membuat banyak kalangan terkejut.

Jika teroris di Aceh disebut-sebut didukung dengan logistik dan persenjataan canggih yang signifikan, kelompok Pamulang-lah yang berperan memasok senjata dan juga dukungan dana itu. Dalam peristiwa di Pamulang, gembong teroris jebolan Afganistan, Dulmatin, dinyatakan tewas.

Kepala Desk Antiteror Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Ansyaad Mbai menilai, keberadaan kelompok teroris, baik di Aceh maupun Pamulang, terkait target baru yang jauh lebih besar di Selat Malaka. Berikut petikan perbincangan Kompas dengan Ansyaad, Selasa (9/3/2010).

Kelompok teroris mana yang bermain sekarang ini?

Jangan kita terkecoh dengan pengelompokan seperti itu, apalagi setelah kelompok Jemaah Islamiyah (JI) sendiri kan sudah pecah sejak lama. Siapa saja dari JI bisa merekrut orang baru dan membentuk kelompok sendiri. Apalagi mereka sama-sama berbahaya dan memiliki kemampuan teror sama.

Kenapa memilih Aceh?

Kelompok teroris memang biasa memilih daerah konflik atau bekas konflik menjadi basis kegiatan. Dahulu di Poso, sekarang Aceh. Alasannya, mereka bisa dengan mudah mendapat pasokan senjata dan orang untuk direkrut. Apalagi ruang gerak mereka di Jawa sudah semakin terbatas.

Ada target lainnya?

Ya, saya juga memperkirakan ada kemungkinan target yang jauh lebih besar lagi. Misalnya, untuk masuk dan melakukan aksi teror di kawasan penting, seperti Selat Malaka yang memang menjadi jalur perdagangan laut internasional yang sangat penting. Seperti kita tahu, sejak Amerika Serikat menyerang Irak, teroris banyak menyasar dan menyerang instalasi minyak. Dari situ, sejak lama dunia mengkhawatirkan kawasan Selat Malaka bakal menjadi target teror baru.

Tidak heran banyak negara maju, seperti AS dan Jepang, menyatakan diri ingin terlibat dalam pengamanan di Selat Malaka. Namun, hal itu ditolak tiga negara pantai, seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura.