Karangasem Tata Pariwisata

DENPASAR, KOMPAS.com - Pemkab Karangasem, Bali, perlu lebih menata dan menertibkan beberapa hal untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata, dengan harapan mampu menjadikan pariwisata sebagai pendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Banyak hal yang perlu dilakukan Pemkab untuk menarik perhatian wisatawan dalam dan luar negeri berkunjung ke Bali Timur, atau bisa sejajar dengan sektor pariwisata di Bali Selatan, yakni Kabupaten Badung dan Kota Denpasar," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Karangasem, Nyoman Kariasa, Minggu (13/2/2011).

Ia mengatakan, upaya tersebut antara lain dengan memperbaiki jalan-jalan yang rusak di jalur objek wisata, penertiban vila liar, penertiban izin  hotel dan restoran. Selain itu menanggulangi dampak penyakit rabies, membangun zebra cross di depan Pura Candidasa, pemangkasan pohon perindang yang mengganggu jalan, penataan kawasan di pintu masuk Yeh Malet serta masalah pungutan liar kepada wisatawan di Pura Besakih.

Semua masalah tersebut telah menjadi bahan pembahasan antara pihak PHRI Karangasem dengan Dinas Pariwisata, Pemkab dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dipimpin Wakil Bupati Karangasem  I Made Sukerana didampingi Sekda Drs I Nengah Sudarsa, M.Si.

Wabup Made Sukerana mengharapkan, pengusaha yang terhimpun dalam PHRI tetap bersatu dan bersinergi untuk bersama-sama pemerintah memajukan kepariwisataan Karangasem.

Sektor pariwisata  terbukti mampu memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan daerah dalam bentuk PAD sehingga perlu upaya untuk senantiasa menjaga  kualitas pelayanan terhadap wisatawan. Oleh sebab itu berbagai kendala yang muncul  hendaknya dapat ditanggulangi secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat sekitarnya.

Sukerana mengharapkan segenap jajaran SKPD menyikapi berbagai keluhan dan aspirasi komponen pariwisata, dengan harapan mampu menjadikan pariwisata Karangasem sejajar dengan Bali Selatan. Berbagai usulan menyangkut pembenahan sarana prasarana  agar dapat diselaraskan dengan anggaran yang tersedia pada APBD Induk 2011 yang ada di tiap-tiap SKPD.