Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Golkar dan PKS Pasti Dievaluasi

Kompas.com - 23/02/2011, 11:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Sekretariat Gabungan yang juga anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, Syarif Hasan, memastikan sikap Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera yang berbeda pandangan dengan Partai Demokrat soal hak angket pajak menjadi pertimbangan dalam evaluasi terhadap koalisi pendukung pemerintah. Secara diplomatis, Syarif mengatakan, keputusan akhir akan ditentukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Setgab.

"Hidup tidak selalu mendapat hidup tenang. Hidup harus ada siang dan ada malam. Dan, tentu akan ada evaluasi terhadap sikap teman koalisi yang kerap menunjukkan perbedaan," kata Syarif Hasan saat ditemui seusai rapat paripurna DPR, Selasa (22/2/2011) malam.

Ia mengatakan, evaluasi yang akan dilakukan bisa saja pada jatah kursi bagi Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kabinet. Meski demikian, kepastiannya menjadi ranah Presiden sebagai pemilik hak prerogatif.

"Punishment (hukuman) itu yang menentukan ketua. Bisa saja posisi anggota Setgab (Sekretariat Gabungan) bertambah atau berkurang. Lihat saja nanti setelah kami melaporkan secara resmi hasil voting angket ini," ujarnya.

Syarif mengapresiasi sikap Fraksi Partai Gerindra yang di luar dugaan ikut bersama-sama dengan Partai Demokrat menolak usulan hak angket mafia pajak. Namun, sikap Partai Gerindra tak serta-merta dapat mendapat imbalan jatah kursi menteri di kabinet.

"Ranah itu sudah menjadi hak Presiden. Biarlah Presiden yang menjawab apakah akan ada tambahan komposisi dalam kabinet. Yang jelas, kami berterima kasih kepada Gerindra yang memiliki pandangan sama atas usulan hak angket mafia pajak ini," ujar Syarif Hasan.

Seperti diberitakan, usulan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Perpajakan DPR  kalah tipis dalam pemungutan suara atau voting. Pengusul hak angket yang dimotori Fraksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Hanura, dan PKS mengumpulkan 264 suara. Sementara, kubu yang menolak hak angket adalah Fraksi Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, dan Partai Gerindra menang dengan 266 suara.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com