Uji Coba Pembatasan BBM Molor ke September

JAKARTA, KOMPAS.com -. Pemerintah masih gamang menerapkan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bahkan sekadar melakukan uji coba pun pemerintah masih maju mundur.

Pekan lalu, pemerintah menyatakan akan mulai menggelar uji coba pembatasan BBM bersubsidi pada Juli 2011 nanti. Uji coba pembatasan tersebut akan dilakukan pada angkutan umum mikrolet M01 jurusan Kampung Melayu-Senen, Jakarta. Rencananya ada sekitar 500 angkutan umum yang ikut uji coba.

Tapi kemarin, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Legowo mengatakan, kemungkinan uji coba itu akan molor.

Evita tak menjelaskan alasan pemerintah memundurkan rencana uji coba pembatasan BBM bersubsidi itu. Tapi agaknya karena pemerintah belum siap. "Harapan kami memang Juli, tapi sepertinya baru bisa terlaksana September," ujarnya usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, kemarin (30/5/2011).

Padahal pemerintah sebelumnya mengaku sudah siap melakukan uji coba pembatasan dengan memakai alat yang disebut Radio Frequency Identification (RFId).

Menteri Keuangan Agus Martowardojo berharap, uji coba pembatasan BBM bersubsidi tetap bisa berjalan 1 Juli nanti. Sebab, hasil uji coba tersebut akan menjadi patokan pemerintah dalam memutuskan pemberlakukan pembatasan BBM bersubsidi.

Selain itu, kata Agus, hasil uji coba, juga bakal menjadi acuan pemerintah untuk memutuskan menaikkan harga BBM subsidi atau hanya membatasinya. "Kami berharap upaya itu mampu menjaga kuota BBM bersubsidi sebesar 38,6 juta kiloliter pada tahun ini," ujarnya.

Dia menambahkan, defisit anggaran negara tahun ini kemungkinan bertambah sebesar Rp 16 triliun bila program pembatasan BBM bersubsidi tidak berjalan.

Lagi pula, beberapa asumsi makro ekonomi dalam APBN 2011 mengalami perubahan. Contohnya, Indonesia Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia telah melampaui asumsi 80 dollar AS per barrel. Selain itu, produksi minyak mentah siap jual atau lifting diprediksi juga hanya mampu mencapai 945.000 rper hari (bph), jumlah ini jauh di bawah target 970.000 bph.

Pengamat perminyakan Kurtubi menilai, rencana pemerintah melakukan pembatasan BBM bersubsidi bukan jalan keluar paling baik. Pemerintah mestinya juga mulai mendorong penggunaan sumber energi lain selain minyak. Misalkan gas. "Kalau hanya pembatasan tidak jelas manfaatnya," ujarnya. (Dani Prasetya, Bambang R/Kontan)