Rehabilitasi Daerah Merapi Butuh Donatur

SLEMAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, membutuhkan bantuan donatur untuk rehabilitasi dan rekontruksi wilayah terdampak erupsi Gunung Merapi 2010.

"Pemkab Sleman membutuhkan bantuan dari pihak ketiga atau donatur, karena dengan suntikan dana dari donatur diharapkan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut dapat memacu percepatan pemulihan kawasan itu, sehingga masyarakat setempat dapat kembali beraktivitas secara normal," kata Asisten Sekretaris Daerah (Assekda) II Kabupaten Sleman Suyamsih, Minggu (21/8/2011).

Menurut dia, dengan adanya kerja sama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan donatur, maka kondisi wilayah kawasan Gunung Merapi yang sempat rusak parah dapat segera diperbaiki.

"Memang selama ini partisipasi masyarakat sudah cukup baik, termasuk dari kalangan donatur. Ini harus dipertahankan agar rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Merapi segera terealisasi," katanya.

Ia mengatakan, erupsi Merapi 2010 mengakibatkan kerusakan sejumlah gedung sekolah, dan untuk gedung taman kanak-kanak (TK) kerugiannya mencapai Rp 2,5 miliar, sekolah dasar (SD) mencapai Rp 9,76 miliar, dan gedung SMP, SMA serta SMK kerugiannya sekitar Rp 2,6 miliar.

"Karena kerusakan tersebut, untuk proses belajar mengajar siswa terpaksa dititipkan di sekolah lain, atau berada di sekolah darurat," katanya.

Suyamsih mengatakan relokasi gedung sekolah yang berada di kawasan larangan hunian, saat ini tinggal SD Srunen yang belum selesai, sedangkan SD Gaungan, SD Bronggang, SD Glagaharjo, dan SD Pangukrejo, kini sudah berada di wilayah yang aman.

"Kebijakan relokasi tersebut bertujuan menciptakan rasa aman bagi siswa, pengajar, dan masyarakat dalam proses pendidikan. Jika memang tidak bisa direlokasi, tentu kami akan memperingatkan pengajar," katanya.

Ia mengatakan dengan kondisi tersebut bisa menyebabkan ketidaknyamanan, sebaliknyaapabila suasana kondusif dan nyaman, akan menghasilkan siswa berprestasi.

"Kami berharap ada pengertian dari masyarakat setempat untuk menerima tawaran pemerintah agar relokasi gedung sekolah dapat terlaksana.