Kekuatan Industri dan Rakyat Diabaikan

Jakarta, Kompas - Kebijakan impor garam dan ekspor rotan telah mengabaikan kekuatan industri dan rakyat. Pertimbangan bisnis perdagangan semata membuat kebijakan pemerintah hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Forum Diskusi Kader Partai Golongan Karya bertajuk ”Ekspor Rotan dan Impor Garam: Sebuah Kebijakan antara Harapan dan Kenyataan” di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Jakarta, Senin (10/10).

Forum diskusi ini digelar setelah beberapa pekan lalu Menteri Perindustrian MS Hidayat serta Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad sebagai kader Partai Golkar menggugat kebijakan perdagangan yang ditetapkan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

Fadel menegaskan, ”Kalau rakyat diajak terlibat, swasembada garam dipastikan akan tercapai tahun 2014. Saya sudah membuat program pemberdayaan usaha garam rakyat.”

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, kebutuhan garam tahun 2011 mencapai 3,4 juta ton, terdiri atas garam konsumsi 1,6 juta ton dan garam industri 1,8 juta ton. Sementara realisasi impor per 15 September 2011 untuk garam konsumsi 923.756 ton dan garam industri 783.753 ton.

Fadel juga mengingatkan ketika dirinya menjabat sebagai Gubernur Gorontalo. Kebijakan rotan semestinya betul-betul diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri, bukan sebaliknya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lalu Mara mengatakan, semua kekisruhan tata perdagangan garam ataupun rotan semestinya tidak menjadi polemik berkepanjangan. ”Tinggal ada kemauan atau tidak membenahi sistem produksinya, bukan sekadar buka dan tutup impor atau ekspor,” kata Mara.

Ekonom Imam Sugema justru melihat kebijakan pemerintah sudah sarat kepentingan kelompok tertentu. Tidak ada lagi hubungannya dengan pasar bebas.

”Masalah rotan, misalnya. Persoalannya adalah bagaimana kita mengelola nilai tambah. Kalau kita mempunyai misi mementingkan nilai tambah dalam negeri, termasuk menyejahterakan petani, lakukanlah moratorium ekspor rotan,” tutur Imam.

Secara terpisah mantan Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia Jawa Timur Johannes Sumarno meminta ekspor rotan ditutup total saja. (OSA)