Empat Kebijakan Kemdikbud soal PAUD

Kompas.com - 12/12/2011, 12:04 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyampaikan empat kebijakan mengenai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menjamin akses dan mutu PAUD yang tumbuh diatas partisipasi masyarakat.

Ia mengatakan, hal pertama yang menjadi kebijakannya adalah penataan kelembagaan. Hal ini, katanya, penting dilakukan karena pemerintah hanya akan memberikan bantuan pada institusi PAUD yang resmi, dan jelas keberadaan, serta pelaksanaannya. Jika bantuan diberikan tanpa ada kejelasan status, kementerian khawatir hal itu akan memicu terjadinya penyimpangan.

"Kita harus membantu mekanisme penataan lembaga PAUD sesederhana mungkin. Lakukan penataan agar lembaganya menjadi resmi," kata Nuh seusai menghadiri Puncak Gebyar Paud, Senin (12/12/2011), di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Kebijakan kedua, lanjutnya, terkait tutor pendamping, dan guru TK yang berpartisipasi dalam proses belajar mengajar PAUD. Ke depannya akan diatur dalam Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen.

"Apakah para tutor itu harus S1 atau D4? Maka harus disiapkan standarnya. Bukan sekadar dari kualifikasi pendidikan, tapi juga kompetensinya. Atau bisa juga cukup tamatan setingkat SMA tapi diberi pelatihan," ujarnya.

Ketiga, jelas Nuh, kebijakan yang terkait dengan konten, isi dan bahan ajar. Kurikulum PAUD jelas tidak sama dengan kurikulum yang ada pada pendidikan dasar. Ia memaparkan, esensi PAUD merupakan sambungan neuron-neuron synapse yang terdapat dalam sel otak. Jadi, menurutnya, sangat penting jika kegiatan dalam PAUD diisi dengan kegiatan yang merangsang reaksi fisik dan pengenalan lingkungan.

Nuh menegaskan, kurikulum PAUD harus ditata ulang. Sebab, PAUD bukan untuk memperkuat basis kognitif, tetapi lebih kepada menyiapkan sel-sel neuron dengan berbagai pergerakan fisik.

"Misalnya, kita ajarkan tentang Ketuhanan, dikenalkan juga dengan interaksi sosial, dan lain sebagainya. Bangun suasana belajar yang menyenangkan, tapi semua harus sesuai porsi dan keadaan, jika tidak nanti bisa stress," ungkapnya.

Kebijakan PAUD yang ke empat adalah ketersediaan sarana dan prasarana.

"Tidak harus membangun gedung, karena kelas-kelas PAUD hanya sekitar 10-20 anak di setiap kelasnya. Bisa menggunakan fasilitas umum seperti balai RT/RW,"  kata Nuh.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.