Bekas Ladang Candu Itu Jadi Pendulang Devisa

Sejak Sabtu (12/2), selama lima hari, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengunjungi sejumlah lokasi proyek yang dikembangkan MFLF di Chiang Rai. Selain Direktur Narkotika Alami BNN, Brigjen (Pol) Benny Joshua Mamoto dan jajarannya, Direktur Narkoba Polda Aceh Komisaris Besar Dedy Setyo, dan Wakil Bupati Mandailing Natal Sumatera Utara Dahlan Hasan Nasution juga ikut.

Mereka ingin mengubah kawasan ladang ganja terbesar di dunia yang berada di Aceh -terutama di Lamteuba, Aceh Besar, dan Sumatera Utara- terutama di Mandailing Natal seperti MFLF mengubah ladang candu Doi Tung menjadi kawasan yang lebih makmur untuk warga sekitar.

"Sebenarnya kami sudah memiliki modal seperti dimiliki Doi Tung. Kami punya kopi, kain tenun ulos dan kawasan yang berpotensi besar menjadi kawasan wisata alam di Mandailing Natal. Yang kami tunggu tinggal kemauan politik pemerintah pusat, serta sarana dan prasarana seperti disiapkan MFLF," tutur Dahlan.

Hal serupa disampaikan Dedy. "Selama ini jumlah polisi, sarana dan prasarana kerja polisi masih sangat terbatas untuk menekan perluasan ladang ganja di kawasan pedalaman. Apa yang ditempuh MFLF selain mengandaikan jumlah polisi yang lebih banyak dan lebih baik, juga mengandaikan koordinasi antar instansi," ujarnya. Meski demikian ia pun optimis, proyek ini bisa berhasil bila disiapkan matang sesuai arahan MFLF.

Ia memperkirakan, saat ini Aceh masih menjadi produsen ganja terbesar di dunia. "Kalau Meksiko, Amerika Latin, mengklaim menjadi produsen ganja setelah berhasil menemukan 120 hektar ladang ganja, maka dalam operasi bersama antara Polda Aceh dan BNN tahun 2011, kami menemukan 154 hektar ladang ganja di Aceh dan menyita ganja 222 ton senilai Rp 556 miliar dengan asumsi harga ganja perkilogram di Jakarta Rp 2,5 juta," ungkapnya.

Ia memastikan, sedikitnya ada 50 hektar ladang ganja di setiap kabupaten di Aceh. Aceh memiliki 21 kabupaten. "Dalam Operasi Antik I dan Antik II tahun 2011 oleh Polda Aceh, kami menemukan 100 hektar ladang ganja di Aceh," ujar Dedy.

Tentang rencana pengembangan proyek seperti dilakukan MFLF, Benny pun optimis. Meski demikian ia juga melihat sejumlah hambatan yang bakal ditemui.

"Saya kira hal termahal dari proyek ini nanti adalah koordinasi antar instansi. Peluang korupsi, dan memudarnya semangat mendampingi warga, menjadi hambatan besar yang bakal menghadang. Untuk membangun koordinasi dan menyingkirkan hambatan besar itu, kata kuncinya adalah komunikasi dan kepercayaan," ucapnya.

Mampukah mereka bersama warga mengubah Lamteuba, Aceh Besar dan Mandailing Natal seperti Puteri Songwan dan MFLF-nya mengubah Doi Tung? Jika Myanmar dan Afghanistan bisa, Indonesia seharusnya bisa.