Bukan Sekadar Pendidikan Gratis Dua Belas Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com — Selama bertahun-tahun, upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu tidak akan pernah selesai. Tidak selesai bukan berarti upaya tersebut tidak pernah dikerjakan, tetapi harus terus-menerus dilakukan.
 
Tercatat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mencapai Rp 36 triliun dan terus bertambah, dengan Rp 10 triliun dialokasikan untuk pendidikan.

Calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, berpendapat bahwa
dengan jumlah anggaran yang tidak sedikit, sudah selayaknya warga DKI Jakarta menerima layanan pendidikan gratis dua belas tahun.

Hidayat menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) seharusnya tidak hanya fokus pada pembebasan biaya pendidikan warga hingga tingkat SMA, tetapi juga pada pembenahan kualitas pendidikan.

Melalui rencana peningkatan kualitas kegiatan belajar-mengajar ini, Hidayat berharap agar para pelajar di Jakarta mampu bersaing dengan pelajar dari kota-kota besar di negara lain, sebagaimana Jakarta harus mampu bersaing dengan kota besar lainnya di dunia. 

Selain itu, tingkat kesejahteraan guru di Jakarta, terutama PNS, sudah sangat baik. Seharusnya hal itu berimplikasi pada kualitas dan prestasi anak didik. Namun pada kenyataannya, angka putus sekolah masih cukup tinggi, yaitu level SD mencapai 347 orang, SMP 1.076 orang, SMA 686 orang, dan SMK 2.399 orang.

Calon pasangan gubernur dan wakil gubernur, Hidayat-Didik, telah menyiapkan beberapa program di bidang pendidikan, antara lain pendidikan gratis 12 tahun untuk sekolah dan madrasah, negeri dan swasta, di Jakarta; pengembangan kurikulum berbasis daya saing global; dan pengembangan SMK unggulan.
 
Sebagai penyedia tenaga terampil unggul, kualitas sarana dan prasarana SMK perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini. Hidayat juga ingin mengembangkan beberapa SMK unggulan, terutama di bidang teknologi informasi, perangkat lunak, dan desain grafis, untuk mendukung pengembangan industri kreatif di Jakarta.

Tanpa guru, tentunya rencana itu tak akan berjalan. Oleh karena itu, Hidayat juga mencanangkan program peningkatan kesejahteraan guru non-PNS, salah satunya dengan memperjelas status guru, seperti honorer, kontrak, dan guru bantu. Tentunya hal tersebut dilakukan melalui pola intensif yang sesuai dengan standar DKI Jakarta.

Selain itu, anggota Komisi I DPR RI ini juga memiliki program untuk membangun Taman Pintar dan Pusat Ilmu Pengetahuan (Science Centrum) di lima wilayah kota sebagai tempat rekreasi warga. Di taman tersebut, warga bisa belajar tentang berbagai pengetahuan dan sains di luar sekolah dengan biaya yang murah.

Membangun Taman Pintar dan Pusat Ilmu Pengetahuan di lima wilayah kota juga termasuk dalam program Hidayat. Anggota Komisi I DPR RI ini merasa bahwa Jakarta membutuhkan lebih banyak tempat rekreasi yang mendidik untuk warga. Dengan demikian, di taman tersebut, warga bisa menambah wawasan dan pengetahuannya di luar sekolah dan dengan biaya yang murah.