Kompas.com - 06/01/2013, 18:08 WIB
EditorI Made Asdhiana

Oleh Ichwan Susanto

Raja Ampat di Provinsi Papua Barat dikenal sebagai surga alam laut sejak 10 tahun terakhir. Kini, masyarakat adat di sana berjuang keras memperkuat kedaulatan perairan atas periuk raksasa yang berisi kekayaan hayati dan alam itu agar dapat dimanfaatkan anak-cucu mereka.

Sebelum menjulang sebagai surga alam laut bagi turis, Raja Ampat hanyalah surga bagi pelaku kejahatan perairan, seperti penangkapan ikan ilegal oleh nelayan asing hingga penangkapan ikan menggunakan bom, serta perburuan hiu.

Hingga kini pun Raja Ampat masih terancam perusakan laut. Medio September 2012, patroli gabungan TNI AL dan Dinas Kelautan dan Perikanan Raja Ampat menangkap 7 nelayan Pulau Buaya, Sorong, yang mengebom perairan Pulau Batanta (salah satu pulau utama).

Raja Ampat atau ”Kalano Muhara” yang berasal dari Kesultanan Tidore di Maluku itu pun sempat (dan masih) terancam aktivitas ekonomi ekstraktif berupa pertambangan bijih nikel ataupun minyak-gas. Ini ironi dengan slogan Pemkab Raja Ampat (yang mekar dari Pemkab Sorong pada 2002) mengedepankan sumber pendapatan dari kegiatan ekonomi berkelanjutan, seperti wisata dan perikanan.

Penelitian The Nature Conservancy (TNC) 2007-2009 di Raja Ampat, lebih dari 94 persen sumber daya perikanan di Raja Ampat yang terdiri atas 610 pulau itu dinikmati nelayan luar.

Sementara kehidupan masyarakat asli Raja Ampat jauh dari layak. Dari sisi sanitasi, sebagian besar rumah warga tak punya septic tank. Dari sisi pendidikan, layanan di SD kurang tenaga guru dan untuk mengenyam bangku SMP/SMA harus pergi ke ”kota”.

Dari sisi ekonomi, nelayan setempat hanya punya alat tangkap tradisional. Perahu menggunakan dayung tradisional atau paling banter menggunakan mesin ketinting sangat kecil.

”Kemampuan masyarakat menangkap ikan sangat kecil. Sementara kalau laut terus dibom, karang dan ikan mati semua. Lalu, kami mau makan apa? Kami harus lindungi milik kami,” kata Abdul Jalil Bahalle, Kepala Kampung Yellu di Misool Selatan.

Komitmen serupa dimiliki masyarakat setempat. Sejak 2006, tokoh-tokoh adat/masyarakat dan pemuka agama difasilitasi, dan Conservation International (CI) Indonesia membangun jejaring kawasan konservasi laut daerah. Tahun 2007 dideklarasikan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.