Bali dan Pariwisata yang Tak Mati

KOMPAS.com — PARIWISATA itu harga mati untuk Bali. Itu kalimat yang terlontar dari sejumlah kalangan pariwisata. Akibat tingkat hunian hotel yang naik turun sepanjang 2012 hingga berada di bawah 60 persen, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Bali mengingatkan pemerintah bahwa kondisi tersebut sudah lampu kuning.

Mengapa? Penyebabnya di antaranya kekhawatiran terjadinya obral tarif kamar, khususnya di hotel bintang tiga, karena saling berebut tamu untuk mendongkrak tingkat hunian hotel. Kekhawatiran lain, jangan-jangan prospek pariwisata Pulau Dewata tak lagi menjanjikan pada lima tahun mendatang. Bahkan, ada kekhawatiran Bali menjadi tujuan yang rendah jika semuanya harus diobral murah.

Kekhawatiran itu memang belum ditopang dengan data yang sahih. Kalangan pariwisata pun belum mampu menunjukkan hotel-hotel yang perlu berhati-hati akibat tingkat hunian atau okupansi rendah. Mereka hanya berspekulasi kondisi lampu kuning ini antara lain karena banyaknya hotel setara bintang tiga yang mengobral harga hingga Rp 200.000 semalam.

Sebaliknya, pemerintah setempat melalui Dinas Pariwisata Bali menolak kondisi lampu kuning tersebut. Sebab, berdasarkan catatan mereka, tingkat hunian kamar masih di atas 60 persen, terutama sejak Agustus 2012. Pihak Dinas mengimbau pelaku pariwisata optimistis. Kekhawatiran itu lebih dinilai karena okupansi di sejumlah akomodasi pariwisata tak merata. Namun, hingga awal tahun ini, belum ada yang bisa memastikan kekhawatiran pernyataan itu. Setidaknya, belum ada penjelasan apakah akomodasi di Pulau Dewata ini sudah jenuh atau berlebihan sehingga memicu persaingan tak sehat.

Dituding tak mau berbagi

Pemerintah Kabupaten Badung yang memiliki sekitar 44.000 kamar, mulai dari hotel berbintang, melati, pondok wisata, hingga vila, dari total seluruh Bali sekitar 55.000 kamar, pun belum bisa menjawab dengan pasti jumlah itu cukup atau sudah melebihi kapasitas hunian wilayah.

Sejumlah kalangan lain menuding Pemkab Badung tak ingin berbagi ”kue” investasi pariwisata dengan daerah lain. ”Kami baru merasakan dan khawatir dengan terus mengalirnya permintaan izin pembangunan akomodasi wisata di Badung. Padahal, akomodasi wisata sudah berdiri. Selain itu, sejumlah calon investor juga mulai mengajukan proposal bangunan yang tak sesuai kondisi,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Badung Cokorda Raka Dharmawan.

Sebab itu, Raka berjanji melakukan kajian lebih dulu. Awal tahun ini, pihaknya juga mengeluarkan peraturan bupati untuk mengatur dan mengendalikan pembangunan akomodasi pariwisata agar tak kebablasan.

Pertumbuhan penginapan yang pesat juga diakui Dinas Pariwisata Kota Denpasar. Pada 2000, Denpasar hanya memiliki tiga hotel berbintang dan 165 hotel melati. Dinas mencatat ada 23 hotel berbintang dan sekitar 190 hotel melati. Hingga kini, Denpasar juga masih membuka "keran" untuk pembangunan hotel. Jika tidak dibuka, Dinas menganggap Denpasar dinilai sepi justru saat wisatawan masih berdatangan.

Berdasarkan laporan Survei Pedagang Eceran dan Jasa Pariwisata per November 2012 oleh Bank Indonesia Kantor Denpasar, memasuki triwulan III, perekonomian Bali tumbuh sekitar 6,6 persen. Pertumbuhan ini didukung investasi pemerintah dan swasta yang pesat, mulai dari pembangunan infrastruktur, seperti underpass, hingga pembangunan hotel. Ternyata, pertambahan penduduk yang bekerja di Bali banyak didominasi oleh mereka yang bekerja di sektor pariwisata. (Ayu Sulistyowati)