Negeri Makmur yang Pernah Bergolak

Meskipun demikian, masyarakat Melayu merasa mendapat berkah dari perkebunan karena merasakan bantuan kemakmuran dari sultannya. Padahal, jumlah warga Melayu pada tahun 1930 hanya 61.000-an orang atau 14,3 persen di Kasultanan Deli dan Serdang. Sementara jumlah kuli pada waktu itu sudah lebih dari 294.000 orang.

”Waktu itu, masyarakat Melayu sampai tak boleh bekerja kasar. Kami juga tak boleh merantau karena di tanah sendiri saja sudah makmur,” tutur Tengku Pangeran Bendahara Kasultanan Deli Tengku Fauziddin A Delikhan, yang merangkap sekretaris Kasultanan, baru-baru ini. Namun, diakui, hal itu membuat masyarakat Melayu manja dan tak ulet seperti masyarakat Melayu di Siak yang tingkat kemakmurannya justru lebih rendah.

Revolusi sosial

Tak ayal, pembukaan lahan yang sarat kepentingan modal membuat kesenjangan sosial. Upah buruh hanya 30 sen sehari pada periode 1935-1937. Padahal, gaji bangsa kulit putih yang jumlahnya 11.000 orang cukup besar sehingga mereka hidup dalam kesombongan, kemewahan, kesenangan seraya memupuk kekayaan. Pertentangan panjang bangsa kulit putih dan warga pendatang lain, khususnya kaum buruh, muncul. Pemberontakan kuli akhirnya pecah.

Radikalisme kaum terpelajar Indonesia, tambah Reid, justru banyak muncul di Sumatera Timur. Ia mencontohkan radikal- isme Tan Malaka yang muncul pertama kali saat jadi guru sekolah percobaan anak-anak buruh kebun di Tanjung Morawa. Tan Malaka menyaksikan pertentangan tajam antara bangsa putih, yang penjajah, tetapi sombong, versus bangsa berwarna yang berpengalaman membanting tulang, tetapi tertipu, terisap, dan tertindas.

Pada Maret 1946, revolusi sosial pun pecah. Gerakan pemuda yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan bergerak. Kesultanan dijarah dan dibumihanguskan. Bangsawan hingga sultan dibunuh. Pujangga Tengku Amir Hamzah merupakan bangsawan Langkat yang jadi salah satu korbannya. Alasan revolusi itu adalah simpati para raja pada Belanda dan ancaman pada kemerdekaan, selain juga ingin menjarah harta kekayaan sultan.

”Pusat tak membenarkan aksi revolusi sosial itu,” tulis Luckman Sinar. Lewat para menterinya, pusat pernah berjanji korban revolusi sosial akan dikembalikan kehormatannya. Namun, hingga kini belum terealisasi. Meskipun revolusi sosial menghapus kekuatan kasultanan, hingga kini kasultanan masih mempertahankan struktur kasultanan. Jika dulu dihidupi dari hasil perkebunan, kini hidup dari kantong pribadi kerabatnya dan penjualan tiket. (Aufrida Wismi Warastri)