Oleh Ingki Rinaldi

SEJAK fajar menyingsing, jubelan orang berpakaian adat Minangkabau memenuhi kediaman Sutan Riska Tuanku Kerajaan, penerus Kerajaan Kuto Basa di Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

Mereka adalah perwakilan penerus sejumlah kerajaan di Sumatera Barat yang menginduk pada Kerajaan Pagaruyung, termasuk sejumlah tokoh dari Jambi dan Riau. Hari itu, akhir Mei lalu, mereka mengikuti prosesi adat maungkai sumpah mambukak kabek atau membuka ikatan sumpah. Sumpah ini sempat membuat keturunan kaum dari Kerajaan Pagaruyung dan Kuto Basa tidak bisa saling mengunjungi selama lebih dari 300 tahun terakhir.

Ahli waris Kerajaan Pagaruyung, Puti Reno Raudhatuljannah Thaib Yang Dipertuan Gadih Pagaruyung atau Raudha Tahaib, mengatakan, sumpah itu diucapkan kakak beradik Sutan Syah Alam dan Tuan Puti Reno Langguak yang berasal dari Kerajaan Pagaruyung.

Perkiraan sumpah itu terucap pada masa Sultan Ahmad Rihayat Syah sekitar abad ke-17. Sumpah itu pertama kali diucapkan Syah Alam karena Puti Reno Langguak yang mengembara ke Kuto Basa menolak ketika diajak kembali ke Pagaruyung. Adapun Puti Reno Langguak terpaksa mengembara karena masygul mendapati dirinya dikucilkan dari wilayah kerajaan karena mengidap kusta.

Sumpah itu berbunyi: kalau adiak indak namuah pulang ka pagaruyuang, rupo sawah indak kamanjadi, taranak indak bakambang biak, ka ba ayam kuau, ka ba kambiang kijang, ka ba tabu manau. Katurunan disiko nan padusi pulang ka pagaruyuang, mati sakik paruik (kegagalan mengupayakan pertanian dan peternakan di Kuto Basa dan kematian bagi keturunan perempuan dari Kuto Basa jika berkunjung ke Pagaruyung).

Puti Reno Langguak kemudian membalasnya dengan ucapan, baitu juo sabaliknyo pado tuanko, kalau kasiko mati sakik paruik (ancaman kematian bila ada keturunan laki-laki dari Pagaruyung yang berkunjung ke Kuto Basa).

Berbalas pantun, menyalakan sedikit kemenyan sebagai wewangian semata, dan saling mencipratkan air dari ikatan dedaunan mengawali prosesi itu. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan ditanamnya sebuah kepala kerbau di Nagari Koto Basa. Dibuang pula peralatan untuk prosesi di Batang (Sungai) Baye di Nagari Koto Basa. Disusul ziarah kubur di wilayah nagari yang sama.

Selama prosesi, nyaris tidak ada perlakuan istimewa untuk pejabat pemerintah. Posisi duduk mereka dalam majelis, bahkan berbeda harkat kedudukan yang disimbolkan berada dalam jenjang panggung, lebih rendah dengan keluarga kerajaan.

Eksistensi Nusantara

Pemangku Daulat Raja Alam Pagaruyung Sutan Haji Muhammad Taufiq Thaib Tuanku Mudo Mahkota Alam mengatakan, prosesi pembukaan ikatan sumpah itu sekaligus mempertegas eksistensi kerajaan-kerajaan Nusantara. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang yang membawahkan Sumbar, Sumsel, dan Bengkulu Nurmatias mengatakan, hingga kini terdapat 75 wilayah kerajaan di Nusantara yang mengakui kedaulatan Pagaruyung.

Wilayah itu tersebar hingga wilayah Filipina, Brunei, Thailand, dan Malaysia. Adapun di Indonesia, wilayahnya meliputi NTT dan NTB. ”Sifatnya lebih pada pengakuan, bukan pada sistem upeti dan merupakan patron sebagai pemimpin informal,” kata Nurmatias.

Namun, menurut Puti Reno Raudhatuljannah Thaib, jumlah kerajaan yang masih mengakui kedaulatan Pagaruyung di Nusantara tidak lebih dari 62. Kerajaan-kerajaan yang menginduk pada Pagaruyung itu dibedakan berdasarkan gradasi hubungan, yakni sapiah balahan (garis keturunan perempuan), kuduang karatan (garis keturunan laki-laki), kapak radai, serta timbang pacahan yang merupakan keturunan kerajaan. ”Sampai hari ini, untuk yang berada di Sumbar, masih kita (Kerajaan Pagaruyung) yang menobatkan,” kata Puti Reno. Ini terjadi meskipun Kerajaan Pagaruyung sudah berakhir setelah raja Sultan Raja Alam Bagagarsyah berkuasa pada pertengahan tahun 1800-an.

Asal Pagaruyung

Pusat Kerajaan Malayupura yang dipindah Adityawarman ke wilayah Saruaso di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, diduga berdekatan dengan Istana Silinduang Bulan sebagai marwah Kerajaan Pagaruyung kini. Namun, kerajaan tersebut pada mulanya bukanlah Pagaruyung seperti yang dikenal kini.

Arkeolog yang menekuni peninggalan di sepanjang aliran Sungai Batanghari, Budi Istiawan, mengatakan, belum ada bukti yang mengaitkan Adityawarman dan Kerajaan Pagaruyung dengan lokasi di wilayah Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar. Lokasi perpindahan pusat kerajaan yang tercantum dalam Prasasti Saruaso 1 pada tahun 1375 atau 1376 memang terkonfirmasi, tetapi masih bernama Kerajaan Melayu.

Sejarah berdirinya Kerajaan Pagaruyung belum diketahui pasti. Dosen sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Padang, Dr Muhammad Nur, mengatakan, Pagaruyung kemungkinan berasal dari dua suku kata, yakni ”paga” (pagar) dan ”ruyung” (batang pohon enau yang mengeras karena sudah tua).

Namun, catatan sejarah tidak menyajikan fakta dan bukti mengenai periode setelah Adityawarman hingga munculnya Sultan Alif sebagai Raja Pagaruyung I pada abad XVI. Apa yang terjadi selama sekitar dua abad, ujar Budi, masih spekulatif.

”Itu yang menjadi pertanyaan hingga hari ini,” kata arkeolog dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Prof Dr Herwandi. Guru Besar itu sampai dua kali mempertajam penegasan itu saat ditanyai tentang catatan sejarah pascamasa Adityawarman hingga munculnya Daulat Yang Dipertuan Sultan Alif sebagai Raja Pagaruyung pertama.

Selama sekitar dua abad, sejak sekitar abad ke-14 hingga menjelang abad ke-16, catatan tersebut sedemikian kabur sehingga memunculkan sejumlah spekulasi.

Namun, tidak ada yang spekulatif bagi Raudha Thaib. Ia menunjukkan Ranji (silsilah) Limbago yang mendata detail siapa saja raja berikut keturunannya sejak lima generasi sebelum Adityawarman hingga saat ini. Adityawarman dalam silsilah itu dikenal pula sebagai Tuanku Bagindo Sari Maharajo yang merupakan anak dari Puti Reno Marak Janggo (Dara Jingga) dan Tuwan Bujanggo Rajo (Adwayawarman).

Sejak masa Adityawarman hingga Sultan Alif, ada tujuh generasi yang tercatat. Menurut Puti Reno, jika tidak ada Kerajaan Pagaruyung, bagaimana menjelaskan standar tata upacara adat dalam masyarakat Minangkabau yang terus dijalankan hingga kini. Setidaknya itulah yang terbukti pada prosesi adat pada hari Sabtu terakhir bulan Mei lalu.