Pastika: Bali Belum Perlukan Perda Investasi

Kompas.com - 17/08/2013, 19:43 WIB
Pertunjukan tari Bali memeriahkan hari raya Kuningan di Pura Sakenan, Pulau Serangan, Denpasar, Bali, Sabtu (8/9/2012). Hari raya Kuningan menutup rangkaian hari raya Galungan yakni 10 hari sesudahnya. Kata kuningan sendiri memiliki makna ka-uningan yang artinya mencapai peningkatan spiritual dengan cara introspeksi agar terhindar dari mara bahaya.  KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Pertunjukan tari Bali memeriahkan hari raya Kuningan di Pura Sakenan, Pulau Serangan, Denpasar, Bali, Sabtu (8/9/2012). Hari raya Kuningan menutup rangkaian hari raya Galungan yakni 10 hari sesudahnya. Kata kuningan sendiri memiliki makna ka-uningan yang artinya mencapai peningkatan spiritual dengan cara introspeksi agar terhindar dari mara bahaya.
EditorI Made Asdhiana
DENPASAR, KOMPAS.com - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan Bali saat ini belum memerlukan perda yang secara khusus mengatur tentang investasi karena sudah diatur dalam berbagai perda yang ada.

"Bali sudah punya Perda Desa Pakraman, Perda Pariwisata Budaya, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan juga sedang disusun perda lainnya yang mengatur tata ruang. Jadi, aturan mengenai investasi sebenarnya sudah cukup," katanya di Denpasar, Sabtu (17/8/2013).

Selain itu, Pastika menekankan kepada semua pihak ketika akan menanamkan investasi di Bali agar tidak sampai melunturkan nilai kearifan adat dan budaya setempat. "Kearifan lokal harus dijunjung tinggi sehingga ketika menerima investasi harus melalui seleksi dengan baik," katanya.

Namun, menurut mantan Kapolda Bali itu, janganlah sampai mentah-mentah menolak investasi yang masuk ke Pulau Dewata sebelum dicocokkan dan direnungkan dengan nilai-nilai yang  ada. "Kalau tidak cocok dengan adat dan budaya, ya jangan diteruskan. Pada perda-perda yang sudah ada sesungguhnya telah cukup mengatur nilai tersebut," katanya.

Di  sisi lain, Mangku Pastika mengatakan akhirnya mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa, Kabupaten Badung.

SK Nomor 2138/02-C/HK/2012 tertanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani Gubernur Bali, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Jumat (16/8/2013) dengan melihat berbagai pertimbangan yang ada.

"Kami menerima saran, pendapat dan juga kajian ilmiah yang dilakukan oleh tim hukum Provinsi Bali sehingga diputuskan SK tersebut tak berlaku lagi," ujarnya.

Sebelumnya, SK tersebut telah menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat Bali. Pemprov Bali sampai mengadakan dialog dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat Bali untuk mendengar masukan atas rencana pemanfaatan Teluk Benoa.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X