Kompas.com - 16/09/2013, 11:36 WIB
EditorI Made Asdhiana
SEJAK ditetapkan sebagai New 7 Wonders of Nature, kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara ke Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, terus meningkat. Oleh sebab itu, untuk menampung jumlah turis yang membeludak, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memperluas areal Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo.

Saat ini, lintasan pendaratan pesawat di Bandara Komodo baru mencapai 1.850 meter, yang akan ditambah 300 meter. Harusnya, penyelesaian pembangunannya awal September lalu, tetapi hingga kini belum bisa diselesaikan. Diharapkan, jika penambahan lintasan pendaratan bisa selesai, pesawat jenis Boeing akan bisa mendarat di Labuan Bajo. Adapun landasan parkir pesawat hingga kini masih dalam proses pengerjaan.

Sebagaimana diketahui, Bandara Komodo merupakan satu-satu akses infrastruktur sebelum pengunjung melanjutkan perjalanannya dengan perahu motor menuju Pulau Komodo dari Dermaga Labuan Bajo.

Namun, perluasan bandara ternyata tak semudah yang dikira. Masyarakat adat tak mudah menerima begitu saja kemauan pemerintah. Tak ayal, terjadi silang pendapat yang dikhawatirkan berujung pada konflik lahan antara warga versus pemerintah setempat.

Koordinator Masyarakat Adat Manggarai Barat Darius Djabat, baru-baru ini, merasa tak berdaya menghadapi kekuasaan. Lahan seluas 25.000 hektar yang diklaim sebagai tanah ulayat kini dikuasai pemerintah untuk perluasan. Warga pun melawan.

Bersama 59 anggota sukunya, Djabat mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan DPR. Namun, upaya tersebut sia-sia. Tuntutan mereka agar ada ganti rugi lahan seluas 25.000 hektar dengan harga Rp 400.000 per meter persegi pun ditanggapi dingin. Warga pun terus bertahan.

Meski demikian, pemerintah jalan terus. Akhir Agustus lalu, dua alat berat terlihat terus menggusur lahan ulayat di bagian timur dan selatan Bandara Komodo. Padahal, masyarakat memasang patok, tanda batas tanah ulayat.

”Sejak nenek moyang, kami telah menguasai lahan ini, tetapi pemerintah daerah diam-diam membuat sertifikat tanah di atas lahan tanpa pengetahuan kami. Memang, kami tak punya sertifikat karena masih dalam proses karena Badan Pertanahan berlokasi cukup jauh atau sekitar 130 kilometer dari Labuan Bajo,” ujarnya.
Sebatas memantau

Kini, didampingi Sekretaris Koordinator Masyarakat Adat Agus Tutung dan sejumlah anggota, warga setiap hari memantau aktivitas perluasan Bandara Komodo oleh kontraktor. Namun, mereka tak berdaya saat bukit-bukit kecil di sekitar bandara, terutama dari arah pendaratan pesawat, diratakan. ”Kami hanya bisa memantau saja, dan tak bisa berbuat apa-apa,” ujar Djabat.

Masyarakat adat sebenarnya telah menyerahkan surat gugatan terkait penguasaan tanah ulayat tersebut. Meskipun hanya kepada Camat Labuan Bajo, sikap tersebut sudah jelas. Warga menuntut ganti rugi atas lahannya yang kini sudah digunakan untuk perluasan bandara.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.