Kompas.com - 24/10/2013, 13:16 WIB
Kota Timika di Papua. KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKOKota Timika di Papua.
EditorI Made Asdhiana
SESAAT menjelang mendarat di Bandara Moses Kilangin, Timika, dari jendela pesawat tampak ”tailing” atau pasir sisa tambang menghampar luas menutupi Sungai Ajkwa. Pada hamparan itu tampak tenda-tenda beratap terpal warna biru dan oranye tersebar di sejumlah tempat. Tenda para pendulang itu didirikan bergerombol mirip sebuah perkampungan kecil.

Para pendulang yang berasal dari Kepulauan Kei, Sulawesi, Timor, dan Jayawijaya tersebut mengais serpihan emas yang hanyut terbawa tailing. Mereka adalah bagian dari ratusan ribu pendatang dari hampir semua wilayah di Indonesia yang mencari peruntungan di Timika. Sebagian dari mereka menjadi pekerja pada PT Freeport Indonesia dan kontraktor yang beroperasi untuk perusahaan tambang itu. Sementara yang lain bekerja di sektor informal, seperti pedagang, tukang ojek, pengayuh becak, hingga tukang cukur.

Pada Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Mimika sekitar 168.000 orang. Namun, ketika pemilihan bupati Mimika 2013-2018 digelar pada 10 Oktober lalu, diperkirakan jumlah penduduk Mimika telah berlipat jadi 305.000 orang.

Sejak PT Freeport Indonesia beroperasi, kemilau emas dan dampak ikutannya telah menarik para pendatang memadati tanah ulayat warga Kamoro, salah satu suku asli Milika, tersebut. Aktivitas pertambangan telah mengubah wajah Timika menjadi kota padat penduduk. Lorong-lorong kota itu kini dijejali rumah penduduk. Bantaran sungai pun berubah menjadi permukiman. Sungai menjadi kotor dan jorok penuh sampah. Kota yang dulu berhutan lebat kini berganti menjadi hutan ruko (rumah toko).

Kuala Kencana

Namun, Timika juga memiliki wajah lain, Kuala Kencana. Kota yang berjarak sekitar 15 menit dari Timika dan menjadi salah satu pusat administrasi dan permukiman pekerja PT Freeport Indonesia tersebut tertata sangat rapi. Dahulu kota itu bernama Kota Baru, tetapi pada 1995 diubah menjadi Kuala Kencana, atau Belanga Emas, oleh Presiden Soeharto.

General Superintendent Proyek Khusus PT Freeport Indonesia, Ermon Hasiholan mengatakan, kota yang dikembangkan untuk mendukung operasi tambang di Tembagapura itu dibangun dengan sistem zonasi berdasarkan fungsi, seperti perumahan, perkantoran, persekolahan, pertokoan, pergudangan, dan perbengkelan. Kota itu juga memiliki jaringan jalan dan kaki lima yang tertata sangat rapi dan nyaman karena bersisian dengan hutan lebat serta median berumput.

Bersama Institut Teknologi Bandung, pengelola Kuala Kencana telah membuat master plan yang telah dipersiapkan untuk 30 tahun ke depan. Hal itu dilakukan agar penambahan kebutuhan seperti perumahan karyawan dan daya dukungnya telah dipersiapkan sejak awal. Mereka tidak ingin area seluas 17.000 hektar yang sebagian besar adalah hutan asli tersebut rusak.

”Tugas pengelola kota adalah tidak hanya perencanaan kota, tapi juga menjaga kelestarian hutan. Ini bekerja sama dengan pemerintah. Master plan yang kami sedang buat nantinya akan menjadi perda (peraturan daerah). Itu akan menjadi panduan semua pihak yang berkepentingan mengelola Kuala Kencana. Jadi, di Kuala Kencana ini tidak bisa orang sembarangan bangun. Mau potong pohon pun harus izin ke kami,” kata Hasiholan.

Investasi awal besar dan perlu biaya pengelolaan hingga 750.000 dollar AS per bulan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya.

Manajer Pengelolaan Fasilitas PT Freeport Indonesia, Petrus Agustinus Pita mengatakan, manajemen pengelola kota juga memiliki program remediasi. ”Kami menanam pohon yang ada di sini, seperti matoa dan kayu besi,” kata Petrus. Sampah kota pun dikelola dengan cara khusus sehingga tidak mencemari lingkungan. Lalu lintas tertata dengan aturan sangat ketat.

Warga asli

Namun, di tengah perkembangan Timika dan Kuala Kencana tersebut, warga asli Mimika, yaitu suku Kamoro, justru mulai meninggalkan Timika, apalagi sejak kota itu dipadati pendatang. Dengan basis budaya sungai, warga Kamoro merasa tidak lagi dapat mengais hidup di wilayah itu.

Mereka lebih memilih tinggal di kampung-kampung di pinggiran kota Timika, bahkan hingga jauh ke wilayah pesisir. Salah satu yang memengaruhi keputusan itu adalah sikap orang Kamoro yang enggan berselisih dan lebih mengutamakan keharmonisan.

Dalam catatan Julianus Coenen OFM di bukunya yang berjudul Kamoro Aspek-aspek Kebudayaan Asli, masyarakat Kamoro adalah komunitas masyarakat yang meletakkan keseimbangan sebagai prinsip moral mereka. Bagi mereka, keseimbangan penting dalam hidup bersama agar tidak terjadi bencana.

Paham itu antara lain dibangun melalui relasi intim mereka dengan alam. Dalam bukunya itu, Coenen menjelaskan dua terminologi kunci orang Kamoro, yaitu jiwa dan Otepe yang berarti ujung atau pohon. Selain manusia, entitas alam yang lain dipahami juga berjiwa.

Sayang, cara pandang dan filosofi tersebut, sebagaimana ditulis Uskup Timika John Philip Saklil dalam sambutannya di buku karangan Coenen tersebut, kurang dipahami dan dihargai berbagai instansi ketika membangun Timika. Dampaknya, proses kelumpuhan dan hilangnya jati diri masyarakat Kamoro kian cepat seiring derasnya laju arus industrialisasi dan bertambahnya populasi penduduk dari luar Timika. (Josie Susilo Hardianto/Cyprianus Anto Saptowalyono) Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.