Wisatawan asing berjalan kaki menuju obyek wisata Taman Sari, Yogyakarta. Kunjungan ke Taman Sari dan Keraton Yogyakarta yang berada di dekatnya menjadi salah satu agenda yang jarang dilewatkan wisatawan asing saat berwisata di Yogyakarta.”Pemerintah Provinsi DIY perlu turun tangan mengeluarkan kebijakan agar pembangunan hotel tak hanya di Yogyakarta dan Sleman, tetapi juga di tiga kabupaten lain di DIY,” kata Komisioner Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) DIY Dwi Priyono, Jumat (8/8/2014), di Yogyakarta.
LOS DIY merupakan lembaga yang dibentuk Gubernur DIY pada 2005 untuk mengawasi praktik bisnis perusahaan swasta di DIY. Tujuannya untuk mewujudkan praktik bisnis yang adil dan beretika.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DIY 2013, dari 1.168 hotel di lima kabupaten/kota di DIY, sebanyak 68,6 persen berada di Yogyakarta dan Sleman. Di Yogyakarta terdapat 401 hotel yang terdiri dari 31 hotel berbintang dan 362 hotel nonbintang. Di Sleman ada 400 hotel, terdiri dari 21 hotel berbintang dan 379 hotel nonbintang.
Di Kabupaten Bantul ada 279 hotel, yakni 1 hotel berbintang dan 278 hotel nonbintang. Di Gunung Kidul ada 1 hotel berbintang dan 61 hotel nonbintang. Adapun Kulon Progo hanya memiliki 26 hotel nonbintang.
Dwi mengatakan, persebaran hotel yang terkonsentrasi di daerah tertentu menyebabkan sejumlah dampak negatif bagi warga di daerah itu. Di Kampung Miliran, Yogyakarta, misalnya, warga mengeluhkan keringnya 50 sumur milik mereka sejak dua bulan lalu. Di beberapa kelurahan, seperti Brontokusuman, Ngampilan, dan Mujamuju, warga juga menolak pembangunan hotel baru karena khawatir terkena dampak lingkungan.
Dwi mengatakan, berdasarkan jajak pendapat LOS DIY terhadap 100 warga Yogyakarta pada pertengahan Juli 2014, sekitar 67 persen responden menyebut menjamurnya hotel di Yogyakarta sebagai sesuatu yang buruk.
Wakil Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DIY Herman Tony juga meminta Pemprov DIY mengatur agar pembangunan hotel bisa menyebar ke tiga kabupaten lain di DIY. (HRS)
