Sabang Disarankan Fokus di Sektor Pariwisata

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijaya mengatakan sebaiknya pembangunan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang di Provinsi Aceh fokus pada pengembangan sektor pariwisata.

"Saya menyarankan kepada Pemerintah Aceh dan Pemkot Sabang sebaiknya fokus di sektor pariwisata daripada mengembangkan kawasan itu sebagai Hub Internasional Port," katanya di Banda Aceh, Selasa (2/12/2014).

Hal tersebut disampaikan Azam disela-sela pertemuan dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Sebelumnya, Komisi V DPR mengunjungi sejumlah proyek yang dikelola Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) di Pulau Weh itu.

Apalagi, kata politisi Partai Demokrat itu, Sabang memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Karenanya, Kota Sabang juga berpotensi dijadikan "pintu gerbang" bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Aceh.

"Sabang banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan, dan bisa memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, saya sependapat jika Sabang fokus pariwisata. Kalau yang lain, misalnya perdagangan dan pelabuhan, saya rasa sulit bisa berkembang," katanya.

Azam menjelaskan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya pengembangan sektor pariwisata khususnya di Sabang. "Saya berharap, Gubernur Aceh dan BPKS untuk mengajukan anggaran pengembangan sektor pariwisata kawasan Sabang. Kami akan mendukung jika ada program untuk itu," katanya.

Di pihak lain, Wakil Ketua Komisi VI DPR itu juga menyatakan kurang yakin jika kawasan Sabang itu dijadikan sebagai "Hub International Port" karena lahan yang dimiliki BPKS di kawasan Teluk Sabang terbatas.

"Investasi untuk pembangunan dermaga saja sudah menghabiskan dana sekitar Rp 1 triliun. Itu baru 50 persen realisasinya. Sementara lahan penumpukan barang atau gudang sangat terbatas yakni sekitar enam hektare. Sedangkan idealnya lahan untuk Hub International Port itu dibutuhkan 50 hektare," katanya.

Di pihak lain, Azam menjelaskan Pemerintah Aceh dan BPKS bisa mendesak agar anggaran untuk pengembangan kawasan Sabang yang mendekati kewajaran, bukan seperti selama ini rata-rata alokasinya berkisar Rp 250 miliar.

"Masak regulasi telah diberikan begitu luas kepada BPKS untuk mengelola kawasan Sabang, tapi uangnya tidak dikasih optimal. Bagaimana bisa cepat membangun, kalau dananya terbatas," katanya.