Kompas.com - 14/04/2015, 15:53 WIB
Bupati Kolaka, Ahmad Safei saat memberikan keterangan pada awak media. KOMPAS.COM/SUPARMAN SULTANBupati Kolaka, Ahmad Safei saat memberikan keterangan pada awak media.
|
EditorI Made Asdhiana
KOLAKA, KOMPAS.com - Pusat pemerintahan pertama di kota Kolaka, Sulawesi Tenggara atau yang saat ini lebih akrab dengan nama kompleks ASDP Kolaka, sebentar lagi akan kembali menjadi aset daerah Pemda Kolaka. Hal ini ditegaskan oleh Kabag Humas Pemda Kolaka, Arnan Amri.

Lewat pesan singkatnya melalui obrolan media sosial, Arnan mengatakan Bupati Kolaka Ahmad Safei memang menjadikan agenda utama kembali pusat sejarah pemerintahan di Kolaka. “Di dalam kompleks itu ada sejumlah bangunan yang memang penuh dengan sejarah, baik itu sejarah perjuangan, budaya bahkan pemerintahan. Ini yang akan kembali dimiliki oleh Kolaka," katanya di Kolaka, Selasa (14/4/2015).

Dia memaparkan Bupati Kolaka telah melakukan pertemuan dengan petinggi ASDP di Jakarta, yaitu Fattah Tapobroto dan respon dari ASDP sangat positif yang memberikan sinyal akan berpindah tangannya kompleks tersebut. “Yang ditemui ini langsung Direktur Keuangan ASDP pusat, pak Fattah Tapobroto ini. Respons sangat baik. Beliau mengatakan kalau memang semua bangunan yang ada di dalam kompleks itu adalah bukti sejarah yang tidak bisa diabaikan,” katanya.

Kompleks yang dimaksud ini adalah terdiri dari bangunan rumah jabatan dan kantor pertama Bupati Kolaka pada akhir tahun 50-an. Selain itu ada juga rumah penjara zaman penjajahan serta masih banyak bangunan bersejarah lainnya. “Dengan nilai sejarah itulah kita jadikan pertimbangan khusus untuk segera diambil kembali. Dan bupati sudah memulai hal ini. Bupati berkeinginan jika hal itu sudah selesai maka kompleks ini nantinya akan dijadikan pusat sejarah kota Kolaka,” tegasnya.

Kenapa dikatakan sebagai pusat sejarah, berikut penjelasan pemerhati sejarah di Kota Kolaka, Andi Adha Aryad. Kata dia selain sejumlah peristiwa penting terjadi di kompoleks tersebut, jalannya roda pemerintah Jepang di Kolaka pada tahun 1943 juga dikendalikan dari wilayah itu.

“Kantor tersebut pernah digunakan sebagai tempat berkantor Pemerintah Jepang Kootakan 1943. Kawasan eks kator/rujab Bupati dikelola ASDP sejak tahun 1983 di zaman Bupati Sangkala Manomang. Termasuk kantor Silewatang/Bincara Ngapa. Begitu pun dalam sejarah Kolaka juga menjadi kantor juru tulis atau Bokeo (Raja) Indumo,” katanya.

Menurut Andi, satu bulan setelah kemerdekaan yakni tanggal 17 September 1945 di bawah kepala pemerintahan negeri Andi Kasim, di tempat itu dikibarkan bendera Merah Putih. Bahkan sebelum H. Yacob Silondae dilantik sebagai Bupati KD TK II Kolaka pertama pada tanggal 29 Februari, di tempat tersebut berkantor KPN Kongoasa dan Wedana Abunawas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X