Kabupaten Kapuas Hulu Kelola Ekowisata Berbasis Masyarakat

Kompas.com - 29/06/2015, 11:29 WIB
Bekantan (Nasalis larvatus), salah satu satwa endemik Kalimantan yang dapat dijumpai di Desa Melemba, selain orangutan jenis Pongo pygmaeus-pygmaeus. ARSIP WWF-INDONESIABekantan (Nasalis larvatus), salah satu satwa endemik Kalimantan yang dapat dijumpai di Desa Melemba, selain orangutan jenis Pongo pygmaeus-pygmaeus.
|
EditorI Made Asdhiana
PUTUSSIBAU, KOMPAS.com - Pengembangan pariwisata yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan perlu dikembangkan oleh berbagai pihak, baik itu masyarakat maupun instansi terkait. Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat misalnya, salah satu kabupaten yang menjadi kawasan konservasi, terlebih memiliki dua Taman Nasional (TN) yaitu TN Betung Kerihun dan TN Danau Sentarum. Saat ini, sejumlah pihak di Kabupaten Kapuas Hulu bersepakat dalam mengelola manajemen ekowisata berbasis masyarakat.

Salah satu yang menjadi percontohan adalah di Desa Melemba, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Upaya ini menjadi bagian dari pengembangan pariwisata yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan di kawasan taman nasional. Nota kesepahaman dalam manajemen pengelolaan pun ditandatangani oleh WWF-Indonesia Program Kalbar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kapuas Hulu, Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Kapuas Hulu, dan Pemerintah Desa Melemba di Putussibau, Kamis (25/6/2015) lalu.

Kepala Disbudpar Kapuas Hulu, Antonius mengatakan pihaknya telah menyelesaikan dokumen Roadmap Pengembangan Kawasan Ekowisata Kabupaten Kapuas Hulu pada 2014 yang lalu. “Upaya kolaboratif ini merupakan salah satu bentuk implementasi bagi pengembangan ekowisata yang nyata di Kapuas Hulu,” kata Antonius dalam rilisnya kepada KompasTravel.

Menurut Antonius, dalam pengelolaannya kelak, operator akan dilakukan sendiri oleh masyarakat Desa Melemba yang didorong melalui pendekatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). "Ini akan menjadi salah satu sistem pengelolaan hutan yang lestari dan bertanggung jawab," ujar Antonius.

Lebih jauh, Antonius mengatakan, dalam nota kesepahaman ini diharapkan dapat menjadi modal bagi masyarakat Desa Melemba dalam memiliki akses pengelolaan ekowisata yang lebih baik. Selain itu, melalui kesepahaman ini pula, pengembangan ekowisata di Desa Melemba diharapkan dapat mempercepat langkah menuju Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) pengembangan ekowisata.

Kepala Balai TN Danau Sentarum (TNDS), Sahdin Zunaidi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan KSK di koridor antara Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan TNDS. “Ini merupakan kawasan strategis untuk melindungi fungsi dan daya dukung lingkungan. TNDS sangat mendukung sekaligus memperkuat komitmen ini guna mewujudkan ekowisata yang lebih baik, khususnya di wilayah kelola TNDS,” katanya.

Sementara itu, Kepala KPH Model Kapuas Hulu, Welli Azwar menyebutkan, 59 persen kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat Desa Melemba merupakan wilayah kerja dari KPH Kapuas Hulu. “Dengan menerapkan pengelolaan hutan yang lestari di kawasan KPH, akan memberikan dampak positif di mana hutan dapat memproduksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti madu, rotan, dan bambu,” terang Welli Azwar.

DOK KOMPAS TV Panorama Danau Sentarum di Kalimantan Barat
Melalui nota kesepahaman ini pula, para pihak diharapkan semakin solid mendukung dan berbagi peran untuk pengembangan ekowisata di Melemba. Pada akhirnya nota kesepahaman ini dapat memberikan manfaat lebih, sekaligus memberikan gambaran bagaimana pengelolaan kawasan bisa dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat sekitar hutan, serta dilakukan secara lestari dan bertanggung jawab dengan mengedepankan prinsip ekologi dan ekonomi.

Manager Program Kalimantan Barat WWF-Indonesia, Albertus Tjiu menyebutkan, WWF-Indonesia akan terus mendorong konsep skema sertifikasi jasa lingkungan yang sedang berjalan agar mendapatkan sertifikasi jasa lingkungan berbasis pengelolaan hutan lestari. Dalam lingkup konservasi pulau yang dihubungkan dengan keberadaan HoB (Heart of Borneo), upaya kolaboratif ini bisa dipandang sebagai implementasi progam di tingkat kabupaten.

"Ini bermuara pada terwujudnya skema jasa lingkungan yang berkeadilan melalui konsep sertifikasi jasa lingkungan khususnya di Dusun Meliau, Desa Melemba, agar mendapatkan sertifikasi jasa lingkungan berbasis pengelolaan hutan lestari,” jelas Albertus Tjiu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X