Wisata Halal Jangan Sebatas Jargon

Kompas.com - 17/03/2016, 16:19 WIB
Atraksi kesenian khas Lombok, 'gendang beleq' pada peresmian Hotel d'Praya Lombok di Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (9/10/2014). KOMPAS.COM/I MADE ASDHIANAAtraksi kesenian khas Lombok, 'gendang beleq' pada peresmian Hotel d'Praya Lombok di Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (9/10/2014).
EditorI Made Asdhiana
PARIWISATA Nusa Tenggara, khususnya Lombok, bagaikan ”gadis manis” yang kian merampas perhatian orang. Setelah mengundang wisatawan memandang kecantikannya melalui panorama alam pantai, Lombok kini ”dirias wajah”-nya dengan model baru yang inovatif, wisata halal.

Itu menyusul dikukuhkannya Lombok sebagai World Best Halal Tourism Destination, dan World Best Halal Honeymoon Destination dalam ajang The World Halal Travel Summit/Exibition yang diumumkan di Uni Emirat Arab pada Februari 2015.

Gubernur NTB Zainul Majdi dalam diskusi Menakar Potensi Pariwisata dalam Rangka MEA di Hotel Santika Lombok, Mataram, awal Februari 2016, mengatakan, wisata halal memperkuat obyek wisata alam daerah itu.

Lebih dari itu menjadi pembeda dengan destinasi lain, pendorong semangat pelaku pariwisata menjadi lebih kreatif dan inovatif, terutama dalam merebut pangsa pasar baru menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sangat kompetitif.

KOMPAS/KHAERUL ANWAR Pantai Tebing, Dusun Luk, Desa Sambi Bangkol, Kecamatan Gangga, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Tebing pasir itu adalah 'monumen' letusan dahsyat Gunung Rinjani Tua atau Samalas tahun 1257.
Pengamat pariwisata Prayitno Basuki, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, melihat, pengakuan dunia itu mesti dibarengi kesiapan di Lombok.

Itu berupa regulasi, peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum yang representatif, akomodasi dan restoran yang memenuhi syarat kehalalan, kesiapan pemandu wisata dan jasa transportasi wisata, serta upaya sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki persepsi yang benar tentang halal tourism.

Dalam hal regulasi, Pemprov NTB memberlakukan peraturan gubernur (pergub) sebagai aturan main menggarap wisata halal bagi kabupaten/kota.

M Faozal, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, mengatakan, pergub NTB tak bicara sanksi, tetapi bersifat imbauan agar hotel dan restoran dilengkapi fasilitas ibadah, makanan dan minuman memenuhi syarat syariah.

KOMPAS/KHAERUL ANWAR Lomba pacuan kuda dengan penunggang kuda (joki) anak-anak sangat populer di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Lomba ini digelar seusai masa panen padi, sebagai ekspresi dan wujud syukur ke hadirat Ilahi atas keberhasilan petani menuai hasil buminya.
Pergub itu akan ditingkatkan menjadi peraturan daerah meski DPRD NTB menolak membahas dalam rapat paripurna karena rancangan Perda Wisata itu diajukan melalui mekanisme, di antaranya harus didaftar dulu sebelum dibahas.

Malah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB Prof Saiful Muslim merasa tidak dilibatkan sejak pergub dibahas dan ditetapkan hingga menjadi perda.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X