Gebrakan Presiden Jokowi Gairahkan Sektor Pariwisata

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo paling respek dengan pariwisata Indonesia. Sepuluh destinasi baru, yang dipopulerkan dengan istilah "10 Bali Baru" adalah salah satu bukti keseriusan duet Jokowi-JK dalam menciptakan strategi meraup devisa dengan cara cepat dan mudah.

"Luar biasa, pariwisata sudah dimasukkan dalam program utama, program prioritas, selain infrastruktur, pangan, energi dan maritim," kata Asnawi Bahar, Ketua Asita Pusat di Jakarta, Sabtu (28/5/2016).

Kendati Presiden Joko Widodo belum genap dua tahun mengendalikan pemerintahan, gairah di sektor pariwisata nasional mulai berkobar. Investor juga semakin percaya akan masa depan pariwisata Indonesia. "Mereka sudah merasakan deregulasi yang cepat dan serius di sektor pariwisata," jelas pria asal Sumatera Barat ini.

Dia mencontohkan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), yang selama 6 presiden sebelumnya hanya 15 negara. Di masa mantan Gubernur DKI ini, berubah menjadi 45 negara, lalu bertambah jadi 90, dan kini sudah 169 negara.

International openess dengan program visa fasilitation ini adalah bagian dari keseriusan pemerintah. "Tidak heran jika Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 mencatat ada 10,41 juta kunjungan penduduk mancanegara ke Indonesia. Ini berarti meningkat cukup tajam dibanding tahun 2014 yang hanya mencapai angka 9,4 juta," katanya dalam siaran pers Puskom Publik Kemenpar kepada KompasTravel, Sabtu (28/5/2016).

Jumlah tersebut terdiri dari 9,73 oleh wisman reguler, 370.869 oleh WNA pos lintas batas darat, dan 306.540 sisanya dari WNA kunjungan yang di bawah 1 tahun. Gurihnya sektor pariwisata tadi diprediksi bakal terus dirasakan dalam beberapa tahun ke depan.

Sektor pariwisata diyakini bakal menjadi pemasok devisa terbesar. Bahkan, pada 2019 devisa dari sektor pariwisata diprediksi akan mengalahkan devisa dari sektor minyak dan
gas (migas).

"Saya kira ini bukan retorika politik. Ini analisa bisnis yang masuk akal.  Gejalanya sudah mulai terdeteksi sejak 2014. Saat itu, devisa yang diterima kas negara dari sektor pariwisata mencapai Rp 155 triliun. Angkanya mencapai 4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)," kata Asnawi.

Menurut Asnawi, penghasilan devisa dari sektor pariwisata langsung naik ke posisi keempat di bawah minyak dan gas, batubara dan minyak kelapa sawit.

“Ini tidak mungkin terjadi ketika presidennya tidak concern di pariwisata. Benar Pak Menpar Arief Yahya yang menyebut CEO commitment, di Bupati dan Gubernur. Presiden juga begitu! Dalam program Nawacita Pak Jokowi terkandung semangat percepatan laju pertumbuhan ekonomi di segala bidang, termasuk pariwisata,” terang Asnawi Bahar.

Yang membuat Asnawi angkat topi, saat ini pariwisata sungguh-sungguh dijadikan sektor unggulan pembangunan. Dan hal itu, selalu dikawal langsung oleh Presiden Jokowi.

“Beliau (presiden) sering meninjau sendiri obyek wisata, meningkatkan anggaran promosi, menggelar rapat terbatas bidang pariwisata yang menghadirkan pelaku usaha, wapres, menko hingga menteri terkait. Dan kami diperkenankan bicara bebas di forum. Ini sangat mendorong kinerja kami sebagai operator atau pelaku,” papar Asnawi.

Asnawi mencontohkan, akhir tahun 31 Desember 2015, Presiden Jokowi menghabiskan malam tahun baru di Raja Ampat, Papua, yang merupakan nomor satunya wisata bahari bawah laut.

Selain itu, lanjut Asnawi, Presiden Jokowi juga meninjau Komodo di Labuan Bajo, Danau Toba di Sumatera Utara, Belitung di Babel, Tanjung Lesung di Banten, sampai ke Borobudur di Jawa Tengah. "Itu sinyal yang konkret, perhatian ke pariwisata luar biasa!" ungkapnya.

Sinyal keberpihakan terhadap pembangunan pariwisata memang sudah terlihat jelas dalam anggaran yang dikucurkan. Untuk infrastruktur dan promosi pariwisata, pemerintah berani mengucurkan anggaran Rp 5,6 trilliun.

Menurut Asnawi, ini membuat anggaran Kementerian Pariwisata seperti balon, naik drastis. Promosi gencar jadi makin leluasa dilakukan di negara-negara ASEAN serta tiga negara besar Asia seperti Jepang, Korea dan China.

Itu dilakukan tanpa mengenyampingkan promosi di kawasan Timur Tengah, Eropa, Australia serta kawasan benua Amerika. “Dari segi originasi, kawasan ASEAN dan tiga negara itu potensinya memang lebih besar dibandingkan misalnya kawasan Amerika Latin. Fokus berpromosi di daerah-daerah yang menghasilkan potensi besar tadi sudah tepat,” ucapnya.

Deregulasi Bebas Visa Kunjungan (BVK) untuk 169 negara juga tidak lepas dari pro kontra. Tapi Presiden Jokowi tetap konsisten dengan sikapnya.

“Ini jelas memberi efek positif dalam banyak hal. Tenaga kerja, aspek turisme, kebudayaan dan seni, kuliner, perhotelan dan restoran atau akomodasi, transportasi, semua makin hidup. Tidak perlu menunggu jadinya visa, tidak perlu mengurus Visa on Arrival. Budget pembuatan visa jadi bisa dialihkan turis yang datang ke hal lain,” terang pria kelahiran Tanjung Balai, 3 April 1961 itu.

Bintan yang berpuluh-puluh tahun menjadi kawasan pariwisata yang eksklusif, saat dibuka BVK, langsung menanjak hebat, bahkan mengalahkan capaian Batam, di bulan September 2015. Pelabuhan Bandar Bintan Telani pada September 2015 menembus 48,68 persen, mengalahkan gabungan antara Batam Center 25,57 persen, Sekupang 10,87 persen dan Nongsa 7,6 persen.

Keberpihakan lainnya tercermin dalam terbukanya akses CAIT, untuk yacht (perahu pesiar) dan Cabotage untuk cruise (kapal pesiar). Bagi yachter tidak perlu lagi repot-repot lagi masuk Indonesia. Barang di-declare costume, orangnya masuk tanpa visa bagi mereka yang berasal dari 169 negara yang sudah diberi kelonggaran dengan Bebas Visa Kunjungan itu.

Begitu pun Cabotage, bagi kapal-kapal pesiar. Tidak harus kapal yang berbendera Indonesia yang boleh menurunkan dan menaikkan penumpang di pelabuhan di Indonesia. Kapal asing juga boleh.

Dengan begitu, tour operator asing mulai bisa menjual paket wisata bahari di Indonesia. “Tentu, ini pengaruhnya tidak langsung sekarang, tetapi ke depan memberi peluang yang besar bagi hadirnya wisman dengan cruise," katanya.

"Sekarang saja sudah banyak cruise bersandar ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dengan membawa ribuan penumpang berkantung tebal. Ini kan bagus,” sambung Asnawi.

Penghapusan CAIT ini diproyeksikan meningkatkan jumlah kunjungan perahu pesiar (yacht) ke Indonesia mencapai 5.000 yacht tahun 2019, dengan perolehan devisa sebesar 500 juta dollar AS. Sementara kebijakan pencabutan asas cabotage cruise diproyeksikan mampu meningkatkan jumlah kunjungan kapal pesiar (cruise) asing ke Indonesia mencapai 1.000 kapal pesiar pada 2019 dengan perolehan devisa sebesar 300 juta dollar AS.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Didien Junaedy, ikut buka suara. Bagi dia, saat ini, pariwisata Indonesia sudah berjalan di rel yang benar.

“Wisatawan mancanegara kita tahun ini 10 juta, nanti ditingkatkan menjadi 20 juta wisman. Devisa sekarang 10 miliar dollar AS akan tingkatkan 20 miliar dollar AS. Jumlah rakyat yang bekerja 3 juta, akan ditingkatkan menjadi 7 juta," ujar Didien.

Menurut Didien, sekarang Presiden Jokowi begitu bersemangat bicara soal pariwisata. "Karena beliau tahu ini sektor paling cepat ciptakan lapangan kerja. Cost-nya hanya 3.000 dollar AS per job. Sektor lain butuh 50.000 dollar AS,” paparnya.

Dengan keberpihakan tadi, Didien makin yakin sektor pariwisata bisa menjadi andalan perolehan devisa. Apalagi, pariwisata Indonesia memiliki keunggulan dari sisi destinasi dan harga.

“Industri pariwisata Indonesia sudah memiliki pertumbuhan 7,2 persen per tahun. Angka ini sudah jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan pariwisata dunia yang mencatatkan angka 4,7 persen. Dengan jumlah turis dunia yang mencapai 1,3 miliar orang, maka masih ada potensi untuk meningkatkan pertumbuhan kunjungan wisata,” tambah Didien. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.