Kompas.com - 10/01/2017, 15:11 WIB
EditorI Made Asdhiana

Masyarakat hukum adat Raja Ampat yang mendiami empat pulau utama Batanta, Batan Salawat (Salawati), Batan Wage (Waigeo), dan Batan Mee (Misool) beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya mulai menggunakan kewenangannya dalam otonomi khusus.

Sejak 6 Desember 2016, masyarakat hukum adat melalui lembaga Dewan Adat Suku Maya menghasilkan Peraturan Adat Suku Maya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Ikan dan Biota Laut dan Potensi Sumber Daya Alam Lainnya di Wilayah Pesisir dan Laut Dalam Petuanan Adat Suku Maya Raja Ampat. Itu menjadi hukuman berlapis bagi para perusak laut.

Selain hukuman pidana oleh aparat hukum, para pelaku dihadapkan pada sidang adat yang berhak menentukan denda hingga hukuman sosial. Para pelaku didenda, kapal dan alat tangkapnya disita warga.

(BACA: Demi Raja Ampat, Endah Rela Naik Kapal dari Surabaya ke Sorong)

Pelaku diserahkan ke aparat untuk diproses hukum. Perahu/kapal beserta alat tangkapnya baru bisa diambil setelah membayar sejumlah denda yang ditetapkan musyawarah adat.

Kristian Thebu, Ketua Dewan Adat Suku Maya—suku penghuni mula-mula wilayah Raja Ampat yang terbagi lebih dari 20 subsuku—mengatakan, peraturan adat itu melalui lebih dari 80 pertemuan dengan masyarakat kampung selama tiga tahun.

”Kami gemas, berulang kali pengebom ikan, penangkap hiu dan manta tertangkap, tetapi proses hukumnya tidak jelas. Tak sampai pengadilan,” ujarnya.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO Pemandangan obyek wisata Telaga Bintang di Painemo, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Sabtu (21/6/2014), menjadi daya tarik bagi penggemar wisata alam bebas. Selain memiliki keindahan alam laut, kabupaten kepulauan ini juga memiliki pesona daratan yang belum banyak digarap. Beberapa potensi yang ditawarkan antara lain pengamatan burung cenderawasih, kakaktua, dan nuri serta tracking cagar alam.
Penanganan pelanggaran butuh biaya besar dan kompleks. Bahkan, sering kali pelaku hanya ditahan 2-3 hari lalu dilepaskan. ”Penjahat tidak jera. Masyarakat makin sulit mencari ikan dan tempat-tempat wisata bagus jadi rusak,” papar Thebu.

Syafrudin Sabonama, anggota DPRD Kota Sorong mengungkapkan, orang asli Papua semakin tersisih. Orang-orang Suku Moi terus kehilangan ulayat karena bebas mentransaksikan lahannya.

”Orang-orang Moi sekarang adanya di ’ujung-ujung bumi (ke pedalaman)’. Jangan sampai suku asli Raja Ampat bernasib sama,” ujarnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.