Biaya Patroli Kawasan Raja Ampat Belum Ideal

MEOSKOR, KOMPAS - Masyarakat tiga kampung pemilik ulayat perairan Kepulauan Fam di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, mendeklarasikan perairan laut seluas 360.000 hektar sebagai kawasan perlindungan. Inisiatif masyarakat ini perlu diikuti langkah pengawasan.

Peningkatan patroli pengawasan diperlukan untuk mencegah ancaman kerusakan yang disebabkan penangkapan ikan tak ramah lingkungan.

Kawasan konservasi perairan daerah Kepulauan Fam juga meliputi perbukitan karst Pianemo, yang kerap dijuluki Wayag kecil, hingga Kepulauan Bambu.

Conservation International (CI) Indonesia mencatat, kepulauan yang terdiri atas belasan pulau kecil ini mewakili seluruh habitat dan ekosistem Raja Ampat, seperti pulau karst, laguna, terumbu karang tepi, terumbu karang dalam, mangrove, dan lamun.

”Kami sangat mengapresiasi dan mendukung inisiatif warga Fam untuk melindungi lautnya,” kata Abdul Faris Umlati, Bupati Raja Ampat, Kamis (16/2/2017), di Pulau Meoskor, Kepulauan Fam.

Bupati menambahkan, pihaknya menyiapkan program peningkatan ekonomi kreatif bagi peningkatan kesejahteraan warga.

Di pulau yang berjarak sekitar dua jam dari Kota Sorong itu, masyarakat Fam dari Kampung Pam, Saukabu, dan Saupapir mendeklarasikan inisiatif kawasan konservasi perairan daerah.

Area perlindungan laut ini menurut rencana akan menyusul daerah-daerah lain yang terlebih dulu ditetapkan menjadi Taman Wisata Perairan Kepulauan Raja Ampat melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat.

Taman Wisata Perairan Kepulauan Raja Ampat seluas 1.026.540 hektar (ha) terdiri dari Perairan Kepulauan Ayau-Asia (101.440 ha), Teluk Mayalibit (53.100 ha), Selat Dampier (336.000 ha), Kepulauan Misool 366.000 ha), dan Kofiau-Boo (170.000 ha).

Kepadatan ikan

Pemimpin CI Indonesia Ketut Sarjana Putra memaparkan, pengelolaan perairan melalui jejaring area perlindungan laut di Raja Ampat meningkatkan kepadatan ikan dari 35 menjadi 150 persen.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO Kawasan perairan di Pianemo yang memiliki pemandangan mirip Wayag - sama-sama berada di Raja Ampat Papua Barat - dideklarasikan masyarakat setempat menjadi perairan perlindungan laut Kepulauan Fam. Perairan ini memiliki luas 350.000 ha serta menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan dan karang.

”Karena itu, wilayah Pianemo mendapat limpahan ikan yang kemudian menjadi sasaran illegal fishing karena tidak ada pengelolaan,” katanya.

Karena itu, ia berharap inisiatif masyarakat ini bisa diikuti peningkatan perlindungan serta pengaturan jumlah dan lokasi penangkapan ikan.

Ariel Fakdawer, Kepala Kampung Saukabur, menuturkan, saat ini perlindungan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya melalui patroli.

Dananya bersumber dari pendapatan tarif masuk wisatawan ke kawasan Pianemo sebesar Rp 300.000 per orang.

Biaya patroli

Di tingkat kabupaten, pendanaan patroli berasal dari pendapatan tarif masuk wisatawan ke Raja Ampat sebesar Rp 1 juta (mancanegara) dan Rp 500.000 (domestik) per orang.

Dari jumlah ini, Rp 750.000 (mancanegara) dan Rp 325.000 (domestik) dikelola Badan Layanan Umum untuk kegiatan patroli, monitoring sumber daya alam, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Menurut Ketut, dana yang didapat ini masih jauh dari kebutuhan ideal biaya patroli area konservasi.

Ia menyebut, idealnya biaya patroli sekitar 25 dollar AS (Rp 335.000) per hektar per tahun, seperti di Great Barrier Reef, Australia.

Dengan angka ideal itu, Raja Ampat membutuhkan dana Rp 335 miliar per tahun untuk biaya patroli di kawasan taman wisata seluas 1 juta hektar.

Untuk membantu hal ini, CI Indonesia yang rutin mendukung pendanaan patroli mulai tahun ini membentuk dana abadi (trust fund) Blue Abadi bersama The Nature Conservancy dan WWF.

Disebutkan, komitmen dana telah mencapai 35 juta dollar AS. Bunga dana abadi ini, yang mencapai sekitar 1,11 juta dollar AS (bunga 3 persen), akan digunakan untuk mendukung kebutuhan patroli di Raja Ampat. (ICH)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 Februari 2017, di halaman 13 dengan judul "Inisiatif Warga Lindungi Laut".