DENPASAR, KOMPAS - Pemerintah Provinsi Bali menargetkan pembinaan 100 desa wisata selesai pada 2018. Namun, realisasi program yang dimulai 2013 itu digenjot dan dipercepat tahun ini.
Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan wilayah Bali berkomitmen turut mendorong lembaga keuangan agar membantu percepatan ini.
Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Bali, Zulmi, di Denpasar, Minggu (19/2/2017), mengatakan, desa memiliki karakter, keunggulan, dan kebutuhan berbeda-beda.
Ini membutuhkan permodalan sehingga jasa keuangan diharapkan membantu mempermudah fasilitas kredit atau pembiayaannya.
(BACA: Sueg, Nikmatnya Jajanan Kampung di Penglipuran)
Zulmi mengatakan, pihaknya berupaya menjadi fasilitator antara desa dan pemilik jasa keuangan.
”Desa terpilih agar terwujud menjadi desa wisata dan ini membutuhkan permodalan. Maka, OJK hadir guna mendorong para pemilik lembaga keuangan, baik bank maupun asuransi, agar membantu pembangunan itu,” kata Zulmi.
Hal itu merupakan wujud dukungan OJK Bali mengacu prioritas kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Bali tahun 2017.
Desa wisata disepakati pemerintah dan para pelaku pariwisata menjadi model terbaik saat ini untuk menambah gairah wisatawan berkunjung ke Bali.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan