Wakatobi Andalkan Partisipasi Masyarakat

Kompas.com - 16/04/2017, 10:03 WIB
Penyelam melintasi rataan ekosistem terumbu karang yang masih sangat bagus di titik selam Mari Mabuk, Tomia, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Rabu (12/4/2017). Alam laut Wakatobi menjadi unggulan wisata bahari nasional yang perlu dikembangkan secara hati-hati agar tidak malah merusak ekosistem terumbu karang setempat. KOMPAS/ICHWAN SUSANTOPenyelam melintasi rataan ekosistem terumbu karang yang masih sangat bagus di titik selam Mari Mabuk, Tomia, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Rabu (12/4/2017). Alam laut Wakatobi menjadi unggulan wisata bahari nasional yang perlu dikembangkan secara hati-hati agar tidak malah merusak ekosistem terumbu karang setempat.
EditorI Made Asdhiana

WANGI-WANGI, KOMPAS - Pengamanan segitiga jantung terumbu karang dunia seluas 1,39 juta hektar di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, masih mengandalkan partisipasi komunitas lokal dan adat.

Hingga kini, instansi pemerintah menghadapi transisi pemberlaku an undang-undang pemerintah daerah dan birokrasi penegakan hukum.

Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Budidaya dan Pembenihan Ikan Wakatobi Syahbudin, Rabu (12/4/2017) malam, di Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, mengatakan, sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berlaku efektif pada November 2016, pihaknya tak berwenang patroli pengawasan.

”Karena itu, kami dorong peran kelompok masyarakat pengawas,” ujarnya pada pertemuan dengan peserta Media Trip WWF Indonesia untuk mengenalkan aplikasi Marine Buddies dan kampanye #TemanTamanLaut.

(BACA: Ini Tempat-tempat Menarik untuk Selfie di Wakatobi)

Menurut UU Pemerintahan Daerah, kewenangan patroli ditarik ke pemerintah provinsi dan pusat. Kemungkinan Pemprov Sultra membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) untuk menjalankan tugas pengawasan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan lewat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung punya pos pengawasan di Wakatobi sejak 2013. Namun, pos itu tak efektif karena tak dilengkapi kapal patroli.

Kewenangan penyidikan

Wakatobi sebagai taman nasional yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kehilangan kewenangan penyidikan.

”Kalau ada kasus, penyidikan dari (balai penegakan hukum) Makassar. Padahal, waktu kami memproses tersangka 1 x 24 jam,” kata Putu Suastawa, polisi hutan di Seksi I Balai Taman Nasional Wakatobi.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO Penyelam menikmati keindahan bawah laut di Pantai Waha, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Jumat (24/6/2016).
Di sisi birokrasi, balai taman nasional di bawah kendali Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Adapun penegakan hukum dilakukan jajaran Ditjen Penegakan Hukum.

Sistem itu berubah sejak perubahan struktur KLHK tiga tahun lalu. Sebelumnya, taman nasional di bawah Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dengan perangkat patroli dan penyidikan. Kini, fungsi PHKA dipecah di Ditjen KSDAE dan Ditjen Penegakan Hukum.

Saharudin, pegiat Komunitas Nelayan Tomia (Komunto), menuturkan, warga setempat mendapat manfaat perikanan dan wisata sejak Komunto dan warga Tomia membangun ”bank ikan” di Tadupale. Itu jadi andalan titik selam di Wakatobi dan memasok stok ikan di sekitarnya. (ICH)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Vaccine Drive Thru di Bali, Rencana untuk Wisata Berbasis Vaksin

Ada Vaccine Drive Thru di Bali, Rencana untuk Wisata Berbasis Vaksin

Travel Update
7 Resor di Pulau Terpencil Indonesia, Pas untuk Mencari Kedamaian

7 Resor di Pulau Terpencil Indonesia, Pas untuk Mencari Kedamaian

Jalan Jalan
7 Danau Terindah di Indonesia yang Wajib Dikunjungi

7 Danau Terindah di Indonesia yang Wajib Dikunjungi

Jalan Jalan
5 Vila Terapung di Indonesia, Serasa di Maladewa

5 Vila Terapung di Indonesia, Serasa di Maladewa

Travel Tips
Dekat Danau Toba, Bandara Silangit Tingkatkan Kapasitas Penumpang Jadi 700.000 Per Tahun

Dekat Danau Toba, Bandara Silangit Tingkatkan Kapasitas Penumpang Jadi 700.000 Per Tahun

Travel Update
Seychelles Jajaki Kerja Sama Bidang Pariwisata dengan Bangka Belitung

Seychelles Jajaki Kerja Sama Bidang Pariwisata dengan Bangka Belitung

Travel Update
PHRI Jabar Soal Cuti Bersama 2021 Dipotong: Rugi dan Hanya Bisa Pasrah

PHRI Jabar Soal Cuti Bersama 2021 Dipotong: Rugi dan Hanya Bisa Pasrah

Travel Update
Cuti Bersama Dipangkas, Disparbud Kabupaten Bandung Imbau Berwisata di Tempat yang Dekat

Cuti Bersama Dipangkas, Disparbud Kabupaten Bandung Imbau Berwisata di Tempat yang Dekat

Travel Update
Cuti Bersama Dipotong, Kabupaten Bandung Targetkan Wisatawan Lokal

Cuti Bersama Dipotong, Kabupaten Bandung Targetkan Wisatawan Lokal

Travel Update
Kadispar Bali Dukung Cuti Bersama 2021 Dipotong, Ini Alasannya

Kadispar Bali Dukung Cuti Bersama 2021 Dipotong, Ini Alasannya

Travel Update
Jadwal KA dari Daop 1 Jakarta yang Sudah Bisa Berangkat

Jadwal KA dari Daop 1 Jakarta yang Sudah Bisa Berangkat

Travel Update
Sempat Kebanjiran, Perjalanan KA dari Daop 1 Jakarta Normal Kembali

Sempat Kebanjiran, Perjalanan KA dari Daop 1 Jakarta Normal Kembali

Travel Update
Perjalanan Internasional ke Inggris Dilarang Hingga 17 Mei 2021

Perjalanan Internasional ke Inggris Dilarang Hingga 17 Mei 2021

Travel Update
Ada Replika Howl's Moving Castle di Studio Ghibli Theme Park, Seperti Apa?

Ada Replika Howl's Moving Castle di Studio Ghibli Theme Park, Seperti Apa?

Travel Update
Danau Shuji Muara Enim, Wisata di Bekas Dapur Umum Pasukan Jepang

Danau Shuji Muara Enim, Wisata di Bekas Dapur Umum Pasukan Jepang

Jalan Jalan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X