Dapat Apa Masyarakat NTT dari Tour de Flores?

KUPANG, KOMPAS.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengkritisi perhelatan Tour de Flores (TdF) yang mulai digelar pada akhir Juli 2017.

Menurut Petrus, sukses yang digembar-gemborkan dalam TdF 2016 masih menyisakan polemik soal beban biaya yang harus dipikul oleh pemerintah daerah dan polemik itu muncul kembali dalam penyelenggaraan TdF 2017.

Beban persoalan biaya itu, lanjut Petrus, wajib dikeluarkan pemerintah daerah melalui APBD oleh kabupaten yang menjadi daerah tuan rumah yang menjadi titik start, daerah etape dan daerah final di Labuan Bajo, yang akan diselenggarakan pada tanggal 24-29 Juli 2017.

"Semua pihak mengklaim diri telah berhasil menyiapkan perhelatan TdF 2017, tetapi suara masyarakat sebagai salah satu elemen penting dalam kepariwisataan nyaris tak terdengar," kata Petrus kepada Kompas.com, Minggu (11/6/2017).

(BACA: Tour de Flores 2017 Digelar 24-29 Juli)

Kesiapan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, sambung Petrus, patut diberi apresiasi, karena hal ini membuktikan bahwa pemerintah berupaya keras untuk menjadikan TdF 2017 sebagai upaya mempromosikan pariwisata Flores yang diisi dengan kegiatan balap sepeda internasional dengan wisata olahraga lainnya.

"Kalau klaim keberhasilan persiapan TdF 2017 dari sisi pemerintah dan panitia penyelenggara sudah diketahui oleh publik, lalu bagaimana dengan suara masyarakat, sebagai salah satu pihak atau pelaku kegiatan pariwisata khususnya dalam TdF 2017 ini," ujarnya.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN Pebalap melaju di tanjakan Pantai Paga pada etape kedua Tour de Flores yang menempuh jarak 141,3 km dari Maumere menuju Ende, Nusa Tenggara Timur, Jumat (20/5/2016).

"Namun yang terjadi justru sebaliknya, karena masyarakat justru menjadi penonton pasif yang tidak tahu dan tidak dapat apa-apa," tegasnya.

(BACA: Jarak Tempuh Tour de Flores Bertambah Menjadi 808 Kilometer)

Saat ini, menurut Petrus, pertanyaan yang muncul sudah mulai mengemuka dan memberi sinyal adanya beberapa kepala daerah dan masyarakat yang keberatan dengan pembebanan biaya setiap kabupaten daerah etape, karena harus memikul beban biaya Rp 1 miliar bahkan lebih.

Hal ini sangat membebani dan mengganggu cash flow pemerintah daerah. Sejumlah bupati malah secara kritis mempertanyakan urgensi pembebanan biaya melalui APBD masing-masing kabupaten.

"Selain pemerintah daerah, belum lagi dari suara masyarakat yang mengatakan bahwa kami dapat apa dari perhelatan TdF 2017 ini. Bagaimana kesiapan masyarakat Flores dan seberapa besar keterlibatan masyarakat, baik sebagai salah satu unsur pelaku pariwisata maupun sebagai tujuan atau target yang akan dicapai dari TdF 2016 dan TdF 2017," kata Petrus.

Petrus juga mempertanyakan peran Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan para bupati se-daratan Flores. Mampukah para pemimpin itu menerjemahkan dan mewujudkan tujuan paling hakiki dari TdF 2016 dan TdF 2017 ini.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN Pebalap melaju saat menempuh etape pertama Tour de Flores 2016 dengan jarak 138,8 kilometer dari Larantuka menuju Maumere, Nusa Tenggara Timur, Kamis (19/5/2016).

"Akan tetapi suara masyarakat Flores dalam ingar bingar sukses persiapan ini nyaris tak terdengar bunyinya seperti halnya dalam TdF 2016," katanya.

Menurut Petrus, pertanyaan ini penting untuk dijawab mengingat karakter birokrat di daerah NTT sangat minim dalam melakukan inovasi dan miskin kreasi.

Padahal di dalam UU Pemerintahan Daerah, masalah "Inovasi Daerah" dan "Kreatif Daerah" sudah diamanatkan untuk dijadikan sebagai salah satu mesin penggerak ekonomi masyarakat di daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

Ingin mencoba wisata cruise gratis Singapura - Malaka - Singapura? Caranya gampang, ikuti kuis dari Omega Hotel Management di sini. Selamat mencoba!