Kompas.com - 12/12/2017, 10:08 WIB
Seorang pelancong jogging di tepi pantai seiring terbenamnya matahari di anak-anak bermain-main di pantai saat senja di Seminyak, Bali, Sabtu (18/2/2017).
KOMPAS/MOHAMMAD HILMI FAIQSeorang pelancong jogging di tepi pantai seiring terbenamnya matahari di anak-anak bermain-main di pantai saat senja di Seminyak, Bali, Sabtu (18/2/2017).
|
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani, menyatakan sudah menyiapkan beberapa langkah untuk Airbnb. Salah satunya dengan mengundang negara-negara yang melegalkannya.

“Kita dari PHRI rencananya Insya Allah bulan Januari 2018 akan mengundang negara-negara yang melegalkan Airbnb,” ujarnya setelah meluncukan portal reservasi online bookingina.com, di Jakarta, Senin (11/12/2017).

Baca juga: Para Pemilik Airbnb Sediakan Tempat Tinggal Gratis untuk Pengungsi Gunung Agung

Undangan untuk negara-negara tersebut menurutnya dalam rangka seminar, di mana seminar itu akan mendiskusikan regulasi yang pantas untuk mengakomodir portal pemesanan kamar tersebut.

Negara-negara yang sudah menetapkan regulasi terkait Airbnb, di antaranya Belanda, Inggris, Singapura, dan Malaysia.

“Saat ini masih dalam tahap konfirmasi, ada yang sudah, ada yang belum,” kata Haryadi.

Baca juga: Selama 3 Tahun, Pasangan Ini Traveling Menggunakan Airbnb

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan, hasil dari seminar tersebut akan jadi rekomendasi regulasi yang bisa diajukan ke pemerintah. Ia berharap pemerintah agar lebih serius menanggapi fenomena seperti Airbnb tersebut.

“Jadi Airbnb ini memang di negara lain juga sudah jadi masalah dan sudah dilakukan regulasi-regulasi untuk mengakomodir mereka,” ungkapnya.

Soft Launching bookingina.com sebagai situs reservasi hotel dans restoran se Indonesia, gagasan PHRI, Senin (11/12/2017).KOMPAS.COM / MUHAMMAD IRZAL ADIAKURNIA Soft Launching bookingina.com sebagai situs reservasi hotel dans restoran se Indonesia, gagasan PHRI, Senin (11/12/2017).
Ia berharap sesegera mungkin bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah, untuk mengatasi masalah Airbnb.

PHRI menganggap kasus Airbnb merupakan persaingan yang tidak sehat dalam industri perhotelan. Karena menurutnya situs tersebut tidak membayar pajak penghasilan, revenuenya tidak jelas, dan mereka tidak punya proteksi terhadap keamanan.

Seperti diketahui, Airbnb merupakan sebuah situs pemesanan kamar yang mana kamarnya bisa berasal dari rumah pribadi. Dengan begitu, jika seseorang memiliki kamar yang lebih bisa disewakan melaui situs Airbnb.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Video Pilihan

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.