Tahun 2018, Pemerintah Nepal Larang Pendakian Solo ke Gunung Everest

Kompas.com - 03/01/2018, 20:00 WIB
Pendaki beristirahat di jalur pendakian menuju puncak Gunung Everest, di Khumbu, Nepal, 18 Mei 2013. AP PHOTO / ALPENGLOW EXPEDITIONS, Adrian BallingerPendaki beristirahat di jalur pendakian menuju puncak Gunung Everest, di Khumbu, Nepal, 18 Mei 2013.
|
EditorWahyu Adityo Prodjo

JAKARTA,KOMPAS.com – Pemerintah Nepal melarang pendakian solo (sendiri) ke Gunung Everest tanpa pendamping serta melarang para disabilitas (double amputee dan tunanetra) yang tidak memiliki surat keterangan kesehatan. Regulasi tersebut diberlakukan sebagai salah satu bagian untuk mengurangi jumlah kecelakaan dan kematian di Gunung Everest.

"Peraturan regulasi gunung dibuat untuk meningkatkan keamanan para pendaki dan telah menjadi usaha Departemen Pariwista untuk berfungsi secara independen,” tutur Maheshwar Neupane selaku Sekretaris Pariwisata kepada Kathmandu Post seperti dilansir dari CNN Travel.

Regulasi ini diketahui akan mulai berlaku saat musim pendakian di Gunung Everest tahun 2018.

Sherpa di EverestDISCOVERY CHANNEL Sherpa di Everest
Berdasarkan data yang telah dirangkum CNN Travel, diperkirakan sebanyak 600 orang setiap tahunnya telah melakukan perjalanan ke Nepal dengan harapan bisa mencapai puncak Everest.

Kemudian, pendakian Gunung Everest menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara.

Namun dibalik keuntungan yang diraup, keamanan pendaki pun menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian khusus. Setidaknya, terdapat enam pendaki yang meninggal di gunung di tahun 2017, termasuk termasuk Vladimir Strba pria berusia 50 tahun yang jatuh sakit di dekat puncak Kolta Selatan pada bulan Mei 2017.

Diketahui bahwa sejak 1920, 300 pendaki tewas saat melakukan pendakian Gunung Everest. Salah satu penyebab utama terjadinya kematian adalah penyakit gunung dan longsoran es yang menimpa pendaki.

Regulasi baru ini memunculkan pro dan kontra kritik dari para pendaki lain. Kemunculan regulasi ini dilihat sebagai suatu bentuk diskriminasi terhadap kaum disabilitas dan hak asasi manusia.

Pihak pemerintah Nepal diharapkan untuk bisa mendorong kaum disabilitas untuk keluar dari zona nyaman mereka, mengeksplorasi diri mereka sendiri bukannya melarang mereka melakukan sesuatu.

******************

Mau merasakan liburan seru ke Pulau Bali? Kali ini liburannya gratis dan ke destinasi anti-mainstream! Selama empat hari tiga malam, seluruh biaya peserta sudah ditanggung. Termasuk tiket PP Jakarta-Bali, transportasi lokal, hotel, konsumsi, dan beragam aktivitas seru. Juga raih kesempatan memenangkan hadiah smartphone OPPO F5.

Caranya mudah, ikuti photo competition 'Unforgettable Journey'. Klik link ini.



Sumber CNN Travel
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X