Suasana Candi Borobudur yang difoto dari Punthuk Setumbu, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (30/11/2017). Candi ini termasuk salah satu dari 4 lokasi wisata yang menjadi prioritas percepatan pembangunan, sebagaimana Presiden Jokowi menargetkan kunjungan wisatawan pada 2019 mencapai 20 juta orang dan pergerakan wisatawan nusantara 275 juta, serta indeks daya saing pariwisata berada di ranking 30 dunia.
MAGELANG, KOMPAS.com - Pemerintah bertekad mewujudkan 10 destinasi pariwisata utama Indonesia yang layak dikunjungi wisatawan mancanegara, seperti halnya Bali. Salah satu destinasi yang dinilai layak itu adalah Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah.
"Tujuan kita membuat 10 "Bali baru" adalah membuat destinasi pariwisata kelas dunia. Candi Borobudur masuk dalam kriteria itu," jelas Menteri Pariwisata Arief Yahya, pada peluncuran Badan Otorita Pariwisata Borobudur di Taman Wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (9/2/2018) malam.
Arief menyebut Candi Borobudur merupakan warisan budaya dunia yang sudah ditetapkan UNESCO. Destinasi manapun di seluruh dunia jika sudah ditetapkan UNESCO maka layak menjadi destinasi utama.
Menurutnya, aksesbilitas adalah lini paling lemah yang selama ini menghampat pertumbuhan pariwisata. Maka dari itu pemerintah membangun bandara internasional di Kulonprogo, Yogyakarta, untuk membuka akses wisatawan mancanegara ke Borobudur.
"Paling lemah itu akses. Saya sangat yakin dan tidak pernah takut, kalau sudah ada bandara internasional maka amenitas, resort dan sebagainya akan relatif datang sendiri," ujarnya.
Menteri Pariwisata Arief Yahya menggunting pita tanda peluncuran Badan Otorita Pariwisata (BOP) Borobudur di Taman Wisata Candi Borobudur, Magelang, Jumat (9/2/2018) malam."Kami tidak membedakan keduanya, hanya batas administrasi saja, karena tidak relevan batasan itu untuk sebuah destinasi wisata," tuturnya.
Komitmen pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan pariwisata Borobudur adalah dengan telah terbentuknya Badan Otorita Pariwisata (BOP) Borobudur. Menurut Arief, lembaga ini merupakan wakil pemerintah pusat yang ditetapkan di Candi Borobudur.
"Nanti kalau ada apa-apa datang aja ke BOP. BOP itu dewan pengawas, ketuanya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, anggotanya semua menteri dan gubernur terkait. Sampaikan ke sana terutama terkait koordinatif, infrastruktur dan utilities dasar. Ini terbukti efektif, contohnya di Danau Toba," paparnya.
Sejumlah wisatawan berjalan menaiki Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (29/11/2017). Candi ini termasuk salah satu dari 4 lokasi wisata yang menjadi prioritas percepatan pembangunan, sebagaimana Presiden Jokowi menargetkan kunjungan wisatawan pada 2019 mencapai 20 juta orang dan pergerakan wisatawan nusantara 275 juta, serta indeks daya saing pariwisata berada di ranking 30 dunia.Arief tidak khawatir terjadi tumpang tindih kewenangan antara BOP Borobudur dengan pemerintah daerah setempat. Sebab, BOP bekerja di zona otoritatif di Purworejo, Jawa Tengah dengan luasan zona mencapai 309 hektare.
"Hanya di zona itu dia (BOP) memiliki otoritas. Di luar itu kembali ke pemerintahan biasa," imbuh Arief.
Lebih lanjut, BOP Borobudur menjadi cara efektif untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit, terutama terkait perijinan. Sehingga diharapka pertumbuhan bisnis di kawasan ini akan meningkat.
"Untuk hindari itu, maka pembentukan kawasan ekonomi khusus ini akan mengurangi birokrasi berbelit, terutama soal perizinan. Di sana nanti akan ada PTSP, tidak ada lagi investor yang diping-pong dari dinas satu ke dinas yang lain," urainya.
Arief optimistis target kunjungan 2 juta wisatawan mancanegara ke Candi Borobudur dengan proyeksi devisa negara mencapai 2 miliar dolar AS akan terwujud pada tahun 2019 mendatang.
