DPRD Minta Pemprov Bali Awasi Pemandu Wisata Ilegal

Kompas.com - 18/05/2018, 13:50 WIB
Seorang pemandu wisata menjemput wisatawan di terminal kedatangan internasional Bandara Ngurah Rai, Bali, Rabu (12/3/2014). Kunjungan wisatawan ke Bali masih terpantau ramai menjelang Hari Raya Nyepi. TRIBUN BALI/ANDRIANSYAHSeorang pemandu wisata menjemput wisatawan di terminal kedatangan internasional Bandara Ngurah Rai, Bali, Rabu (12/3/2014). Kunjungan wisatawan ke Bali masih terpantau ramai menjelang Hari Raya Nyepi.

DENPASAR, KOMPAS.com - Anggota DPRD Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana meminta pemerintah mengawasi wisatawan yang datang ke pulau dewata untuk bekerja, seperti yang dilakukan oknum turis China menjadi pramuwisata.

"Langkah pemerintah harus memperketat dan mengawasi wisatawan yang nyambi menjadi pramuwisata di Bali. Jika terus dibiarkan akan berdampak buruk dalam sektor pariwisata ke depan," kata Adhi Ardhana di Denpasar, Kamis (17/5/2018).

Ia mengatakan pramuwisata divisi Mandarin yang tergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali beberapa pekan lalu sempat mendatangi anggota DPRD.

Baca juga: Cerita Unik Pemandu Wisata Lokal soal Turis Asing di Raja Ampat

Mereka menyampaikan aspirasi dan meminta dukungan agar pemerintah melakukan tindakan terhadap pramuwisata ilegal dari China.

Wisatawan asing berada di Pura Lempuyang, Karangasem, Bali, Kamis (7/12/2017). Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan pemerintah memangkas target kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun ini dari 15 juta menjadi 14 juta wisatawan akibat erupsi Gunung Agung di Bali.ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A Wisatawan asing berada di Pura Lempuyang, Karangasem, Bali, Kamis (7/12/2017). Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan pemerintah memangkas target kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun ini dari 15 juta menjadi 14 juta wisatawan akibat erupsi Gunung Agung di Bali.
"Pada kesempatan tersebut para pramuwisata yang datang ke DPRD Bali menyampaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan karena diduga ada guide China," ujarnya.

Baca juga: Turis China Makin Banyak, Guide Bahasa Mandarin Masih Kurang

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, Made Sukadana mengatakan pihaknya sudah melakukan pemantauan dan menutup dua Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang melanggar aturan operasi di Bali.

"Kami sudah menutup dua BPW karena keberadaannya melanggar aturan, antara lain tidak mengantongi izin beroperasi. BPW tersebut kantornya di kawasan Kuta," ujarnya.

Sukadana mengatakan kedua kantor BPW tersebut sudah disegel.

Wisatawan di Tanah Lot, Kabupaten Tabanan, Bali, Jumat (26/6/2015). KOMPAS.COM/I MADE ASDHIANA Wisatawan di Tanah Lot, Kabupaten Tabanan, Bali, Jumat (26/6/2015).
Sebelum melakukan penyegelan, pihak Satpol PP sudah melakukan peringatan, mulai dari teguran, surat peringatan pertama hingga ketiga.

Namun pemiliknya tidak bisa menunjukkan proses pembaruan perizinan. Oleh sebab itu dilakukan penyegelan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X