Sempat Diprotes, Begini Tanggapan KLHK tentang Pembangunan Sarana Wisata di TN Komodo

Kompas.com - 09/08/2018, 19:19 WIB
Taman Nasional Komodo di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. KOMPAS.com/SILVITA AGMASARITaman Nasional Komodo di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku yang mengatasi Taman Nasional Komodo memperbolehkan pembangunan sarana pariwisata di Pulau Padar, dan Pulau Rinca.

“Dari perizinannya sudah legal, karena hanya memanfaatkan zona pemanfaatan di Padar dan Rinca. Deretan peraturannya dijalani semua,” tutur Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem KLHK, Wiratno, di KLHK, Jakarta Kamis (9/8/2018).

“Problemnya sebenarnya kan negara ini butuh gerakan ekonomi, di mana wisata alam itu dikunjungi 17 juta wisman (wisatawan mancanegara), yang tiap satu orangnya nya membelanjakan 1.000 dolar atau 14 juta,” tutur Dody Wahyu Karyanto, Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) dalam kesempatan yang sama.

Hal tersebut dinilai merupakan potensi yang sangat bermanfaat jika dikawinkan dengan konservasi. Mengingat wisman yang ke Indonesia juga sangat menyukai keindahan alamnya yang asri seperti di taman-taman nasional.

(Baca juga: Sejumlah Penginapan dan Restoran Bakal Dibangun di Area TN Komodo)

“Nah potensi ini jika tidak dikawinkan dengan konservasi, konservasinya jadi sia-sia, tapi juga jangan sampai berbenturan,” terangnya.

Ia melanjutkan, agar tidak berbenturan dengan konservasi, maka diatur lewat perizinan yang ketat dengan melampirkan rencana puluhan tahun ke depan. Selain itu juga taman nasional membuat zona-zona mana yang tidak bisa diganggu gugat, mana yang bisa dimanfaatkan.

“Dari zona pemanfaatan, tidak semuanya dikasih izin dikelola perusahaan tentunya. Dari lokasi itu pun, hanya 10 persen yang boleh dibangun (areal usaha) sisanya jadi areal publik untuk wisatawan,” terang Dody.

Milenial traveling ke Pulau Padar, Labuan Bajo, NTTShutterstock Milenial traveling ke Pulau Padar, Labuan Bajo, NTT

Ia mencontohkan, semisal perusahaan tertentu mendapat izin mengelola 10 hektar dalam zona pemanfaatan, maka yang boleh dibangun fasilitas hanya 1 hektar, sisanya sebagai ruang publik tempat wisatawan menikmati alamnya.

"Dalam proses pembangunannya KLHK akan terus mengawasi," pungkas Wiratno.

Sebelumnya, sejumlah penginapan dan restoran akan dibangun di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X