Investasi Wisata seperti Apa yang Bisa Masuk ke Kawasan Konservasi?

JAKARTA, KOMPAS.com – Lokasi Taman Nasional di Indonesia memang memiliki keindahan alam tersendiri bagi penikmatnya, tidak heran wisatawan pun banyak yang berkunjung untuk menikmati keindahannya.

Selain wisatawan, pebisnis pun tidak kalah tertarik untuk memberikan investasinya dalam pembangunan penginapan, wahana wisata, dan fasilitas lainnya.

Namun, investasi yang bagaimanakah yang bisa diterima di kawasan taman nasional agar tidak berbenturan dengan kepentingan konservasi?

Baca juga: Sempat Diprotes, Begini Tanggapan KLHK tentang Pembangunan Sarana Wisata di TN Komodo

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem KLHK, Wiratno mengatakan sangat banyak kriteria berlapis yang harus dituruti investor ketika ingin membangun di kawasan konservasi.

“Makanya banyak perencanaan investasi yang gak jalan (di kawasan konservasi),” kata Wiratno, saat konfrensi pers di Gedung Manggala Wanabakti, KLHK, Jakarta, Kamis (9/8/2018).

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Suasana Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terlihat dari bukit Metigen, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (7/6/2018). Taman nasional yang secara administratif meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang yang ditetapkan sejak 1982 dengan luas wilayah mencapai 50.276,3 hektare itu menjadi salah satu tujuan wisata andalan Indonesia yang dikunjungi wisawatan domestik dan mancanegara.

Baca juga: Rencana Pembangunan Penginapan dan Restoran di TN Komodo Tuai Protes di Media Sosial

Kedua, agar tidak berbenturan dengan konservasi, maka diatur lewat perizinan yang ketat dengan melampirkan rencana puluhan tahun ke depan.

“Setelah perizinan masih ada rencana pengelolaan pariwisata alam yang berjangka 55 tahun, itu yang ngawasi langsung kepala balai taman nasional. Mulai set plan-nya, bentuk fisik, bahannya, pengelolaan limbah, water treatment sampai ke sana,” tutur Direktur PJLHK Dody Wahyu Karyanto, di waktu dan tempat yang sama.

Baca juga: Sejumlah Penginapan dan Restoran Bakal Dibangun di Area TN Komodo

Ketiga, taman nasional (TN) di bawah KSDAE, membuat sistem zonasi, zona-zona mana yang tidak bisa diganggu gugat, dan mana yang bisa dimanfaatkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.48/Menhut/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, zona TN bisa terdiri dari zona inti, zona rimba, zona perlindungan bahari, zona pemanfaatan dan zona lainnya seperti zona tradisional, zona adat dan lainnya.