KLHK: Pembangunan di TN Komodo Sesuai Prosedur Konservasi

Kompas.com - 10/08/2018, 17:19 WIB
Ranger atau polisi hutan di TN Komodo memberikan penjelasan kepada wisatawan yang tiba di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (10/5/2014). KOMPAS.COM/I MADE ASDHIANARanger atau polisi hutan di TN Komodo memberikan penjelasan kepada wisatawan yang tiba di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (10/5/2014).

Sedangkan di Pulau Komodo dan Pulau Padar KWE diizinkan mengelola seluas 426,07 Ha. Terdiri atas 274,13 Ha atau 19,6 persen dari luas Pulau Padar yang akan dibangun penginapan eco lodge tanpa semen.

“Prosedur penerbitan izin kedua perusahaan itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengajuan mulai 2012 diberi izinnya baru 2014 dan 2015, sempat revisi desain jadi lebih eco friendly,” paparnya.

Peraturan zonasi yang berubah-ubah

Membahas tentang zonasi, Wiratno mengatakan dalam peraturan bahwa TN sekurang-kurangnya terdiri dari zona inti, zona rimba, dan zona pemanfaatan.

Akan tetapi, peraturan juga mengatakan bahwa pemanfaatan kawasan TN tidak hanya dapat dilakukan di tiga zona tersebut, bisa juga menambah zona lainnya.

“Sesuai dengan peraturan yang ada, penetapan zonasi TN tidak bersifat permanen, tetapi dapat diubah tiap lima tahun sekali, disesuaikan dengan perkembangan dan kepentingan pengelolaan TN, kondisi potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, serta kepentingan interaksi dengan masyarakat,” tuturnya.

Dengan adanya fleksibilitas zonasi tiap lima tahun ini memungkinkan perubahan zona yang tadinya zona pemanfaatan berubah jadi zona inti, maupun sebaliknya, yang asalnya zona inti jadi zona pemanfaatan yang dibangun fasilitas pendukung wisata.

“Contohnya di Pink Beach itu zona inti masuknya, bukan tidak mungkin karena jadi spot wisata menarik, dan komodonya hanya berjemur di sana, akan jadi zona pemanfaatan,” kata Wiratno.

Ia menegaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata memang hanya bisa dilakukan di zona pemanfaatan. Namun zonasi tersebut bersifat fleksibel sesuai kajian ilmiah panjang bisa berubah-ubah.

“Lima tahun sekali itu lihat keseimbangan jumlah komodo dengan pakannya, scientific based-nya harus ada, lalu kepentingan perkembangan masyarakat yang ada di kampung-kampung, juga spot-spot baru yang banyak didatangi orang-orang,” jelas Wiratno.

Syarat-syarat yang disanggupi PT

Direktur PJLHK Dody Wahyu Karyanto, di KLHK, Jakarta, Kamis (9/8/2018) mengatakan kedua perusahaan tersebut telah melewati perizinan yang ketat dengan melampirkan rencana puluhan tahun ke depan.

Antara lain melibatkan masyarakat, menggunakan bangunan tanpa semen yang ramah lingkungan. Sedangkan dari segi aktivitasnya dibatasi oleh kuaota kunjungan, serta jenis kegiatan wisata yang boleh dilakukan.

“Setelah melewati perizinan masih ada rencana pengelolaan pariwisata alam yang berjangka 55 tahun, itu yang ngawasi langsung kepala balai taman nasional. Mulai set plan-nya, bentuk fisik, bahannya, pengelolaan limbah, water treatment, sampai ke sana,” jelas Dody.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X