Jokowi Tambahkan Anggaran Bali Baru Rp 6,4 Triliun, Menpar Berbagi ke Menteri PUPR

Kompas.com - 17/07/2019, 14:56 WIB
Presiden Joko Widodo berpose dengan latar belakang pemandangan matahari terbenam di Labuan Bajo, Flores, NTT, Rabu (10/7/2019).ISTANA PRESIDEN/AGUS SUPARTO Presiden Joko Widodo berpose dengan latar belakang pemandangan matahari terbenam di Labuan Bajo, Flores, NTT, Rabu (10/7/2019).

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah anggaran Kementerian Pariwisata ( Kemenpar) RI untuk penyelesaian masalah-masalah terkait Bali baru sebesar Rp 6,4 triliun.

Hal ini dilakukan karena Jokowi menargetkan masalah-masalah seputar infrastruktur dan utilitas Bali baru selesai pada tahun 2020.

Menteri Pariwisata (Menpar) RI Arief Yahya mengatakan, ada tiga hal pokok yang akan dikerjakan Kemenpar dengan tambahan anggaran tersebut.

"Kemenpar mengerjakan 3 besar, yaitu mengenai atraksi, aksesbilitas, dan amenitas yang berhubungan dengan destinasi, lalu pemasaran, dan yang terakhir terkait industri kelembagaan yang mencakup SDM, masyarakat, dan industri," ujarnya saat ditemui Kompas.com di Gedung Kementerian Pariwisata RI, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: Jokowi Minta Masalah Bali Baru Diselesaikan, Anggaran Ditambah Rp 6,4 Triliun

Ia mengatakan, untuk mengerjakan tiga hal tersebut, Kemenpar tak akan bekerja sendiri. Ia mencontohkan terkait masalah aksesbilitas di Bali baru.

Menteri Pariwisata Arief YahyaDok. Humas Kemenpar Menteri Pariwisata Arief Yahya
Menurut dia, penyelesaian masalah ini akan diselesaikan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Contoh aksesbilitas, dari Rp 6,4 triliun, Rp 5,5 triliun ke Pak Basuki ( Menteri PUPR) dan saya instruksi pokoknya saya enggak mau menerima uang itu, saya tidak pretend saya bisa membangun infrastruktur," papar Menpar.

Baca juga: Jokowi Minta Masalah Bali Baru Diselesaikan, Anggaran Ditambah Rp 6,4 Triliun

"Kalau infrastruktur itu di luar (zona otorita) maka serahkanlah itu sama Pak Basuki. Tapi kalau yang dibangun itu ada di dalam zona otorita serahkan pada Kemenpar kalau udah selesai dibangun," lanjutnya.

Menpar menegaskan, dana tambahan itu tak akan dialokasikan sendiri oleh Kemenpar. Ia menyebut Kemenpar juga dapat mengambil langkah koordinasi dengan pihak-pihak terkait soal pengelolaan dana ini.

"Untuk bandara contohnya, itu adanya di Menhub tapi mintanya ke Menpar. Pokoknya Bandara Silangit harus jadi bandara internasional. Dibangunlah waktu itu oleh Kemenhub. Jadi yang dilakukan Kemenpar ada yang dilakukan sendiri ada yang dilakukan dengan pihak lain," tandasnya.

Baca juga: Bandara Silangit Danau Toba Akan Diperluas

Bandara Silangit resmi menjadi bandara internasional, Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Sabtu (28/10/2017). KOMPAS.com/ANGGITA MUSLIMAH Bandara Silangit resmi menjadi bandara internasional, Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Sabtu (28/10/2017).

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X