Kompas.com - 03/10/2019, 14:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Terpadu Pengelolaan Taman Nasional Komodo menyebut tak alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar penutupan Pulau Komodo untuk kunjungan wisatawan.

"Pulau Komodo tidak perlu ditutup karena tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar penutupan baik ditinjau dari aspek ekologi, sosial dan ekonomi," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (3/10).

 Pendekatan MAB (Man and Biosphere) dan World Heritage, serta pendekatan baru IUCN dalam pengelolaan kawasan konservasi menghormati hak-hak masyarakat local, menjadi alasan tidak perlunya relokasi penduduk dari Pulau Komodo.

Baca juga: KLHK Bentuk Tim Terpadu Bedah Opsi Penutupan Pulau Komodo

"Jika masyarakat Desa Komodo direlokasi akan menurunkan citra Indonesia dimata Internasional karena negara tidak memberikan perlindungan kepada warga atas Hak Asasi Manusia," tambah Djati.

Berdasarkan kunjungan tim terpadu pada tanggal 15 Agustus 2019 ke Desa Komodo di Pulau Komodo, secara nyata tim terpadu melihat kenyataan bahwa masyarakat Desa Komodo menolak wacana penutupan Pulau Komodo.

Komodo di Pulau RincaKOMPAS.COM/DANI PRABOWO Komodo di Pulau Rinca
Penolakan dilakukan dalam bentuk aksi demonstrasi untuk menyampaikan pernyataan sikap penolakan terhadap adanya wacana penutupan Pulau Komodo dan relokasi penduduk dari Pulau Komodo.

Menurut Djati, masyarakat telah tinggal di lokasi tersebut secara turun-menurun sejak sebelum penetapan Taman Nasional. Hal ini sesuai dengan hasil ekspedisi Douglas Burden yang mencatat bahwa pada tahun 1926 terdapat pemukiman di Pulau Komodo dengan 40 keluarga.

Baca juga: Pulau Komodo Batal Ditutup, Luhut Sebut Pengunjung Akan Dibatasi

Pada kawasan Taman Nasional Komodo terdapat tiga desa dengan jumlah penduduk sekitar 4.842 jiwa.

Pada Pulau Komodo terdapat 1 Desa yaitu Desa Komodo (1.818 Jiwa) yang termasuk dalam Zona Khusus Pemukiman seluas 17,6 Ha, berdasarkan SK Dirjen PHKA Nomor: SK.21/IV-SET/2012 Tanggal 24 Februari 2012.

Sekitar 68 persen masyarakat Desa Komodo bermata pencaharian pada bidang usaha pariwisata mulai dari tour guide, pengelola home stay, kapal wisata, pengrajin patung maupun penjual suvenir.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.