Menaruh Harap pada Mas Wishnutama

Kompas.com - 29/12/2019, 19:28 WIB
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

Selama bertahun-tahun, sektor pariwisata telah menjadi salah satu kontributor terbesar bagi peningkatan aktivitas perekonomian di dunia.

Hal ini telah dibuktikan oleh banyak negara yang mengambil keuntungan dari sektor ini seperti Amerika, Inggris, Jepang, Perancis, Korea, dan masih banyak lagi.

Indonesia pun demikian. Pariwisata merupakan salah satu sektor sentral untuk menaikkan devisa negara karena Indonesia memiliki sumber daya yang sangat potensial seperti alam yang indah, keragaman budaya dan sejarah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Pada 2018 lalu laporan The World Travel and Tourism Council menempatkan Indonesia sebagai enam besar negara terindah di dunia dan sepuluh besar negara yang wajib dikunjungi. Pertumbuhan sektor wisata Indonesia berada di posisi 19 besar dunia.

Pada 2019, berdasarkan laporan The Travel and Tourism Competitiveness Report yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, pariwisata Indonesia berada pada peringkat ke-40 dari 140 negara dunia.

Sementara di kawasan Asia Tenggara indeks daya saing pariwisata di Indonesia berada di posisi ke 4.

Tidak merata

Akan tetapi, sayangnya pengelolaan pariwisata di Indonesia belum sepenuhnya maksimal karena pemajuan destinasi wisata yang tidak merata dan hanya terpusat di beberapa wilayah itu-itu saja: Bali, Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan beberapa kota besar lainnya.

Selain itu, sumber daya manusia dan tenaga ahli di bidang pariwisata masih didominasi oleh pengusaha asing. Padahal, sejumlah daerah di Indonesia memiliki potensi industri pariwisata yang sangat menjanjikan apabila dikelola dengan baik dan serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah.

Dalam hal ini pemerintah harus bekerja keras karena pengembangan industri pariwisata bersifat multisektor.

Artinya, diperlukan kerja sama yang baik dari berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Perhubungan untuk transportasi wisatawan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk akses dan infrastruktur.

Tentu juga peran Kementerian Pariwisata untuk destinasi wisata, Kementerian Desa untuk pembangunan desa wisata, Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk kelancaran jaringan internet dan promosi virtual.

Polri juga memiliki peran penting untuk memastikan keamanan pengunjung di destinasi wisata (khususnya permasalahan kriminalitas, jaringan narkoba, terorisme, dan lain-lain, yang berdampak pada kunjungan wisatawan).

Perlu juga dicatat peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mitigasi bencana, Pemerintah Daerah untuk pengembangan potensi lokal, dan masih banyak lagi.
Terobosan

Mewakili pemerintah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama melakukan beberapa terobosan dengan melakukan pengembangan dan pemajuan di sektor terkait untuk mendongkrak pemerataan sektor pariwisata di Indonesia.

Keseriusan pemerintah dalam membenahi pariwisata di negara ditunjukkan dengan mengalokasikan dana APBN 2020 sebesar Rp 10,17 triliun atau kurang lebih empat kali lipat dari alokasi tahun 2019 yang hanya sebesar Rp 1.69 triliun.

Salah satu pemandagan alam yang memanjakan mata wisatawan domestik dari salah satu penginapan di Labuan Bajo, NTT.KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARI Salah satu pemandagan alam yang memanjakan mata wisatawan domestik dari salah satu penginapan di Labuan Bajo, NTT.

Selain anggaran dana yang besar dan terencana, langkah awal yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah mengembangkan lima destinasi pariwisata super prioritas, antara lain Danau Toba (Sumatera Utara), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Borobudur (Jawa Tengah), Likupang (Sulawesi Utara) dan Mandalika (Nusa Tenggara Barat), untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara.

Kelima tempat tersebut rencananya akan di-branding menjadi destinasi wisata Bali “baru” atau premium untuk mencapai target pemerintah di tahun 2019, yaitu mendatangkan kurang lebih sekitar 20 juta wisatawan mancangara.

Salah satu contohnya adalah pemerintah akan mematok harga tiket masuk Labuan Bajo sebesar kurang lebih 1000 dolar AS atau sekitar Rp 14 juta per orang.

Dengan kata lain hanya wisatawan asing atau lokal dari kalangan atas saja yang dapat menikmati keindahan alam salah satu UNESCO World Heritage ini.

Pengembangan sektor pariwisata dalam konteks ini memang dilematis.

Di satu sisi upaya pemerintah mendongkrak industri pariwisata untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi negara melalui devisa harus kita apresiasi. Tetapi di sisi lain, masyarakat akan terkena dampak diskriminatif dari kebijakan ini.

Salah satu wacana yang berkembang adalah keluhan wisatawan domestik tentang sulitnya akses menikmati destinasi wisata lokal. Muncul anggapan, “Wisata di negara sendiri lebih mahal dibandingkan berlibur ke luar negeri.”

Dampak

Secara umum, sektor pariwisata memang banyak memberikan dampak positif seperti menyumbang devisa negara terbesar kedua, menyerap tenaga kerja, pembangunan berkelanjutan, menaikkan citra negara di mata dunia dan masih banyak lagi.

Tetapi, terlepas dari berbagai dampak positif kita juga harus memperhatikan dampak negatifnya, terutama dampak langsung pada masyarakat lokal yang bermukim di sekitar destinasi wisata.

Meski dalam skala nasional pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia, namun dampak ekonominya tidak selalu merata dirasakan masyarakat di sekitar area destinasi.

Artinya, pemerintah harus juga mampu memikirkan strategi yang efektif demi kesejahteraan masyarakat.

Masalah lainnya, secara sosial dan budaya berkembangnya destinasi wisata akan berdampak langsung pada perubahan perilaku masyarakat lokal.

Perubahan lingkungan dan interaksi sosial dengan wisatawan asing akan mempengaruhi nilai-nilai budaya lokal seperti gaya hidup, kriminalitas, celah sosial yang tinggi, sikap materialistik yang tinggi, dan lain-lain.

Selain itu, lingkungan alam juga akan terkena dampak langsung dari penguatan sektor ini.
Contoh paling konkret adalah meningkatnya polusi, perluasan lahan wisata yang secara langsung akan menghilangkan habitat flora dan fauna, terganggunya kehidupan satwa liar, kekurangan persedian air bersih, dan masih banyak lagi.

Dengan merujuk pada sekelumit permasalahan di atas, kita tentunya menaruh harapan besar pada Wishnutama untuk dapat mengelola sektor pariwisata dan memikirkan strategi yang efektif untuk mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan.

Singkatnya semua pihak terkait, baik pemerintah maupun masyarakat, harus saling bersinergi satu sama lain secara kreatif dan inovatif untuk mewujudkan pengembangan sektor pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada penguatan sektor ekonomi tetapi juga pada keberlangsungan hidup alam sekitar dan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat nusantara.

Semoga.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X