Telanjur Pesan Paket Wisata ke China? Agen Perjalanan Tawarkan Alternatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah China melarang agen perjalanan setempat untuk melakukan aktivitas terkait wisata. Kebijakan ini berlaku sejak Senin (27/1/2020). 

“Para travel agent di China diberhentikan aktivitasnya untuk sementara waktu. Jadi mereka tidak boleh mendatangkan atau mengirimkan turis ke dalam maupun luar negeri,” kata Executive VP Ayo Wisata, Osean A Untung, dalam pesan singkat yang dikirim pada Selasa (28/1/2020).

Terkait larangan agen perjalanan China untuk beraktivitas, In-Con selaku wholesaler yang menjual produk perjalanan ke Biro Perjalanan Wisata di Indonesia setuju dan ikut serta dalam mendukungnya.

“Kita mau yang terbaik untuk para pelanggan. Semoga dengan ini tidak terjadi penyebaran virus corona ini ke wilayah NKRI tercinta. Walaupun mungkin akan berdampak pada bisnis kami, tapi kami rasa kepentingan bangsa lebih utama dan penting,” tutur Product Division In-Con Dewi saat dihubungi Kompas.com.

Sejauh ini, sudah ada sekitar 500 orang yang membeli paket tur wisata ke China In-Con untuk periode hingga Maret mendatang. Pembelian tersebut dilakukan sebelum adanya pemberitaan mengenai penyebaran wabah virus corona.

Baca juga: Bagaimana Virus Corona Berdampak pada Pariwisata Sulawesi Utara?

Dari seluruh pembelian paket tur tersebut, hampir 90 persen tamu memilih untuk melakukan penjadwalan ulang perjalanan akibat wabah virus corona.

“Sebagian besar reschedule ke bulan April ke atas. Untuk tamu yang memilih refund juga ada, akan kami proses,” kata Dewi.

Apabila ada tamu yang tidak melakukan penjadwalan ulang perjalanan ke China dan tidak melakukan pembatalan, In-Con memiliki beberapa alternatif pilihan negara lain untuk dikunjungi.

Beberapa di antaranya dialihkan ke India, Korea, Jepang, Taiwan, dan beberapa negara di Eropa.

Hal yang sama juga disebutkan oleh Chief Operating Officer Dwidayatour Hendriyapto. Sebagai salah satu agen perjalanan yang mengedepankan keselamatan pelanggan, mereka juga mendukung langkah Pemerintah China.