Sulitnya Kumpulkan Data untuk Atasi Krisis Pariwisata karena Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengatakan, instansi yang dipimpinnya telah membentuk tim krisis kepariwisataan.

Tim tersebut bertugas menanggulangi dampak wabah virus corona di sektor pariwisata. 

"Tim Krisis atau satgas ini memang kita inisiasi kan salah satunya untuk mengumpulkan data dari yang terdampak," kata Wishnutama dalam diskusi online bersama PHRI, ASITA, dan sejumlah media, Selasa (7/4/2020).

Baca juga: Bisnis Terpuruk, Industri Hotel Berharap Bantuan Pemerintah

Lantas, sudah sejauh mana tim tersebut bekerja menanggulangi sektor pariwisata?

Wishnutama mengakui, saat ini ada kesulitan pengumpulan data terdampak. Ia sepakat dan mengacu pada Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani.

"Betul kata Mas Hariyadi, kita agak kesulitan dalam meng-collect data data," kata Wishnutama.

Baca juga: 1.174 Hotel di Indonesia Tutup karena Pandemi Virus Corona, Pegawai Hotel Kini Cuti Tak Digaji

Oleh karena itu, ia meminta agar tim dapat mengumpulkan data secara keseluruhan dan mengkroscek kembali, sehingga tidak ada tumpang tindih data.

"Tentunya, dengan adanya data ini, kami bisa kasih info ke lembaga atau kementerian terkait penanggulangan dampak," kata Wishnutama.

Baca juga: Kelar Wabah Corona, Dinas Pariwisata Solo Ajak Masyarakat Wisata Kuliner

shutterstock.com/Pattier_Stock Ilustrasi hotel.

Kendala di lapangan

Saat ini, data dari PHRI menunjukkan, sebanyak 1.266 hotel di 31 provinsi tutup. Namun, diakui dalam laporan PHRI, pihaknya masih alami kendala dalam pengumpulannya.

Beberapa kendala tersebut, seperti hotel memodifikasi format standar, sehingga mempersulit penggabungan data. Selain itu, banyak kolom tidak diisi lengkap. 

Adapun akibat dari data tidak sesuai format standard, dalam laporan PHRI disebutkan, sebanyak 24 hotel tidak bisa diproses dalam survei 25-29 Maret 2020 tersebut.

Baca juga: India Ubah Kereta Menjadi Rumah Sakit Sementara Covid-19

Saat ini, Wishnutama mengaku, berkoordinasi secara rutin dengan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Koordinasi ini dalam rangka membantu dukungan terhadap tim krisis center pariwisata.

"Saya bersama ASITA dan PHRI, hadir bersama dengan menteri atau lembaga yang terkait, menyampaikan kondisi saat ini," kata Wishnutama.

"Memang pendataan inilah yang sangat penting. Terlebih kita juga bisa dapat situasi terkini dari pelaku parekraf seperti apa. Kita dapat feedback dari mereka," lanjutnya.

Baca juga: Bandara Soetta Sediakan 270 Parking Stand untuk Tempat Parkir Pesawat

Wishnutama mengatakan, Kemenparekraf juga berupaya merealisasikan usulan hasil diskusi dengan PHRI dan ASITA serta para pelaku parekraf lainnya untuk menanggulangi dampak ini.

Menurutnya, terkait usulan dari PHRI dan ASITA seperti pajak, ketenagakerjaan, utilitas, dan perbankan dalam tahap on-progress, dan didiskusikan dengan menteri atau lembaga terkait.

Baca juga: Mayoritas Hotel di Bali Tutup Operasional, Sisanya Mencoba Bertahan

whyframestudio Ilustrasi hotel

Optimis

Sementara itu, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Fajar Utomo yang juga hadir dalam diskusi menambahkan, ada pembaruan data dari Kartu Pra Kerja yang masuk ke Kemenparekraf.

Ia mengatakan, data dikumpulkan dari dinas, asosiasi baik asosiasi industri maupun profesinya.

Baca juga: 5 Eksperimen Dalgona Coffee yang Bisa Kamu Bikin di Rumah

Selain dari Kemenparekraf, para pekerja pariwisata juga ter-cover dari data yang diunggah oleh Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS.

"Adapun data yang masuk dalam Tim Kartu Pra Kerja Kemenparekraf posisinya kemarin ada 55.000 orang," kata Fajar.

"Hari ini ada tambahan data cukup besar hampir 80.000, dan masih kita perbarui terus datanya," lanjutnya.

Baca juga: Kebiasaan Orang Korea Selatan Pakai Masker, Ternyata Berawal dari Kejadian Ini...

Fajar melanjutkan, data tersebut sudah termasuk dengan ekonomi kreatif yaitu seni, film dan lainnya.

"Data Ini berbicara campur juga artinya ada yang berasal dari pekerja informal, PHK, dan para pekerja yang dirumahkan. Data ini akan terus bertambah, mungkin nanti malam bisa sampai 120.000," tambahnya.