PHRI dan Asita Butuh Bantuan Pemerintah akibat Corona, Apa Saja?

Kompas.com - 10/04/2020, 11:20 WIB
Petugas berjaga di kawasan wisata Pantai Pandawa yang ditutup sementara di Badung, Bali, Sabtu (21/3/2020). Pengelola sejumlah destinasi pariwisata di wilayah Kabupaten Badung seperti Pantai Pandawa, kawasan Garuda Wisnu Kencana, Hutan Kera Sangeh serta Taman Ayun mulai menghentikan operasionalnya sementara sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19 atau Virus Corona. ANTARA FOTO/FIKRI YUSUFPetugas berjaga di kawasan wisata Pantai Pandawa yang ditutup sementara di Badung, Bali, Sabtu (21/3/2020). Pengelola sejumlah destinasi pariwisata di wilayah Kabupaten Badung seperti Pantai Pandawa, kawasan Garuda Wisnu Kencana, Hutan Kera Sangeh serta Taman Ayun mulai menghentikan operasionalnya sementara sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19 atau Virus Corona.


JAKARTA, KOMPAS.com - Sektor pariwisata menjadi salah satu yang paling terdampak virus corona. Industri pariwisata seperti hotel dan agen perjalanan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, terdapat tiga aspek yang dibutuhkan pihaknya dari pemerintah: pajak, keuangan atau perbankan, dan ketenagakerjaan.

"Untuk pajak, kami mengusulkan relaksasi PPh pasal 21 dan 25 guna memberi ruang likuiditias bagi usaha pariwisata. Selain itu, membebaskan pajak hotel dan restoran selama satu tahun," kata Hariyadi dalam diskusi online, Selasa (7/4/2020).

Baca juga: Pariwisata Dunia Dipredksi Pulih 10 Bulan Pasca Wabah Corona, Bagaimana Indonesia?

Sementara untuk ketenagakerjaan, PHRI mengusulkan agar pemerintah dapat lebih fokus memperhatikan karyawan atau pegawai perhotelan.

Adapun usulan PHRI soal ketenagakerjaan yakni pembebasan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk satu tahun, pembebasan kewajiban pelaporan bulanan BPJS, serta Bantuan Langsung Tunai kepada pekerja.

PHRI juga mengusulkan agar pelatihan bagi karyawan pada program Kartu Pra Kerja ditiadakan, pencairan tabungan tunjangan Hari Tua.

Kemudian THR disubsidi pemerintah atau pembayaran THR dapat dilakukan setelah masa pemulihan.

Baca juga: Ada PSBB di Jakarta, 7 KA Jarak Jauh Kurangi Jam Operasional

Ilustrasi hotel.shutterstock.com/Pattier_Stock Ilustrasi hotel.
Sementara itu Ketua Asita, Rusmiati, mengusulkan pemerintah segera memberikan insentif kepada karyawan Biro Perjalanan Wisata untuk mendapatkan manfaat dari Kartu Pra Sejahtera.

"Voucer tersebut dapat digunakan untuk mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan profesi saat ini dan keterampilan baru yang bisa digunakan untuk bertahan hidup saat ini," tambahnya.

Baca juga: Pesan Antar Makanan Bisa Bantu Hotel dan Restoran saat Wabah Corona?

Menurutnya, Indonesia perlu belajar dari negara tetangga seperti Malaysia dalam melakukan insentif ini.

Rusmiati juga mengusulkan adanya pemberian pinjaman lunak kepada pengusaha travel agent.

"Ini terutama untuk para pengusaha agen perjalanan yang berada di daerah, ini sangat membantu cashflow perusahaan. Adanya cashflow yang bagus tentunya kita dapat terus berjalan," jelasnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X