PHRI dan Asita Butuh Bantuan Pemerintah akibat Corona, Apa Saja?

Kompas.com - 10/04/2020, 11:20 WIB

Nicholas Ryan Aditya,

Kahfi Dirga Cahya

Tim Redaksi

Nicholas Ryan Aditya

Penulis

Kahfi Dirga Cahya

Editor

Lihat Foto

Petugas berjaga di kawasan wisata Pantai Pandawa yang ditutup sementara di Badung, Bali, Sabtu (21/3/2020). Pengelola sejumlah destinasi pariwisata di wilayah Kabupaten Badung seperti Pantai Pandawa, kawasan Garuda Wisnu Kencana, Hutan Kera Sangeh serta Taman Ayun mulai menghentikan operasionalnya sementara sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19 atau Virus Corona.(ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF)

Sekelompok sapi tanduk panjang berjalan di samping mobil wisatawan, Taman Safari Bogor, (31/3/2011).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sektor pariwisata menjadi salah satu yang paling terdampak virus corona. Industri pariwisata seperti hotel dan agen perjalanan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, terdapat tiga aspek yang dibutuhkan pihaknya dari pemerintah: pajak, keuangan atau perbankan, dan ketenagakerjaan.

"Untuk pajak, kami mengusulkan relaksasi PPh pasal 21 dan 25 guna memberi ruang likuiditias bagi usaha pariwisata. Selain itu, membebaskan pajak hotel dan restoran selama satu tahun," kata Hariyadi dalam diskusi online, Selasa (7/4/2020).

Sementara untuk ketenagakerjaan, PHRI mengusulkan agar pemerintah dapat lebih fokus memperhatikan karyawan atau pegawai perhotelan.

Adapun usulan PHRI soal ketenagakerjaan yakni pembebasan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk satu tahun, pembebasan kewajiban pelaporan bulanan BPJS, serta Bantuan Langsung Tunai kepada pekerja.

PHRI juga mengusulkan agar pelatihan bagi karyawan pada program Kartu Pra Kerja ditiadakan, pencairan tabungan tunjangan Hari Tua.

Kemudian THR disubsidi pemerintah atau pembayaran THR dapat dilakukan setelah masa pemulihan.

shutterstock.com/Pattier_Stock Ilustrasi hotel.

Sementara itu Ketua Asita, Rusmiati, mengusulkan pemerintah segera memberikan insentif kepada karyawan Biro Perjalanan Wisata untuk mendapatkan manfaat dari Kartu Pra Sejahtera.

"Voucer tersebut dapat digunakan untuk mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan profesi saat ini dan keterampilan baru yang bisa digunakan untuk bertahan hidup saat ini," tambahnya.

Menurutnya, Indonesia perlu belajar dari negara tetangga seperti Malaysia dalam melakukan insentif ini.

Rusmiati juga mengusulkan adanya pemberian pinjaman lunak kepada pengusaha travel agent.

"Ini terutama untuk para pengusaha agen perjalanan yang berada di daerah, ini sangat membantu cashflow perusahaan. Adanya cashflow yang bagus tentunya kita dapat terus berjalan," jelasnya.