"Anggota kami itu kan kami terapkan iuran Rp 10.000 per bulan. Nah dalam waktu enam bulan ini kami diskon 50 persen, jadi bayar setengahnya saja, sampai bulan Oktober," tambahnya.
Namun, jika sewaktu-waktu pandemi lebih cepat selesai, Nyoman akan memikirkan menghentikan diskon tersebut.
"Tapi kalau justru lebih dari Oktober wabah belum usai, ya justru kami pikirkan pangkas iuran itu, jadi tidak usah ada iuran," jelasnya.
Baca juga: Hotel di Indonesia Mulai Luncurkan Promo Voucher dengan Masa Berlaku Hingga 2 Tahun
Di sisi eksternal, Nyoman mengaku bantuan dari pemerintah yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang diserahkan Jumat (17/4/2020) sebanyak 8.000 sembako untuk pekerja pariwisata di Bali belum sampai pada anggota HPI.
Ia menceritakan bahwa sembako tersebut diterima oleh Kapolda Bali dan untuk didistribusikan kepada seluruh pekerja pariwisata di Bali.
Saat itu, dirinya sudah berekspektasi anggota HPI akan langsung mendapat bantuan sembako tersebut.
Namun yang terjadi adalah Kapolda akan mendistribusikan terlebih dulu ke para pekerja pariwisata di daerah Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan, serta Kintamani.
Baca juga: Jokowi Yakin Pariwisata Booming Tahun Depan, Kemenparekraf Siapkan Industri Pariwisata
"Hal ini kata Kapolda karena daerah tersebut yang paling terdampak. Sisa dari sana baru disalurkan ke anggota stakeholder GIPI atau Gabungan Industri Pariwisata Indonesia," katanya.
Dari situ ia beranggapan bahwa bantuan sembako Kemenparekraf tidak akan seluruhnya diterima anggota HPI.
Belum diterimanya sembako, Nyoman mengkhawatirkan akan adanya keributan atau kegaduhan apabila sembako tidak terbagi menyeluruh.
"Oleh karena itu, kekurangan nanti rencananya akan ditutupi oleh DPD HPI Bali. Jadi kekurangan sembako yang diberikan oleh Kementerian itu kekurangannya akan di-cover kepada anggota yang belum menerima," jelasnya.
Kendati demikian, ia mengatakan bantuan sembako dari HPI Bali kemungkinan jumlah nominalnya tidak setara bantuan dari pemerintah.
Hal ini karena HPI Bali tetap akan menjaga anggaran agar tidak habis. Sementara menurutnya, bantuan dari pemerintah itu jika dinominalkan berjumlah sekitar Rp 200.000.
"Sumbangan atau bantuan dari kami mungkin jumlahnya akan lebih sedikit dari pemerintah. Kan kalau kita sumbang seluruh anggaran nanti bisa colaps ini," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajaran untuk menyiapkan stimulus ekonomi guna mengatasi industri pariwisata yang lesu.
Baca juga: Keyakinan Jokowi soal Covid-19 yang sampai Akhir Tahun...
Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas lewat video conference, Kamis (16/4/2020).
Dengan stimulus itu, Jokowi berharap pelaku industri pariwisata bisa bertahan dan tak perlu melakukan pemutusan hubungan kerja.
Selain itu, Jokowi meminta ada perlindungan sosial yang diberikan kepada pekerja di sektor pariwisata.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.