JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Sulawesi Utara, Mario Ben Gavriel memberi usulan kepada pemerintah terhadap distribusi bantuan.
"Jika ingin membantu kami, pemerintah sebaiknya mendistribusikan bahan makanan dan bahan bantuan ke kabupaten kota," kata Mario saat dihubungi Kompas.com, Minggu (19/4/2020).
Hal ini dikarenakan banyak daerah yang sudah membatasi pergerakan orang.
Baca juga: HPI Bali Soal Kartu Pra Kerja: Saat Ini Lebih Butuh Uang daripada Pelatihan
Banyak akses keluar masuk dari wilayah satu kabupaten atau kota tertentu di Sulawesi Utara memerlukan rekomendasi sehat dari puskesmas sesuai domisili yang bersangkutan.
Oleh karena itu, menurutnya jika bantuan dipusatkan di Manado, maka akan menyulitkan daerah lain untuk mengambilnya.
"Ada banyak pramuwisata yang tidak bisa datang lantaran jaraknya jauh. Seperti mereka yang tinggal di Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, dan Kepulauan Sitaro," jelasnya.
Ia sendiri mengaku takut untuk ke Manado lantaran khawatir tertular virus corona ketika perjalanan.
Adapun bantuan pemerintah baru sampai di Kota Manado.
Baca juga: Pemandu Wisata di Manado Sambung Hidup Jadi Pengemudi Online dan Jualan Masker
"Sementara itu, untuk teman-teman di kabupaten/kota lain, masih belum ada bantuan dari pemerintah kota atau kabupaten. Jikalau sudah ada, saya belum mendapat informasinya," terangnya.
Mario pun kembali mengecek grup WhatsApp HPI Sulawesi Utara. Hingga kini belum ada informasi terbaru tentang penyaluran bantuan di kabupaten/kota.
Menurutnya pemerintah baru menyarankan kepada HPI untuk mengikuti program Kartu Pra Kerja.
Untuk menindaklanjuti hal itu, Mario sudah mengadakan pendataan secara organisasi.
"Selain itu, kami juga diharuskan mendaftar secara mandiri melalui website yang diberikan pemerintah. Sudah ada beberapa teman-teman yang mendaftar," jelasnya.
Ia sendiri kesulitan mendaftar karena website Kartu Pra Kerja sangat sulit diakses.
Ia kini berharap agar pendaftaran program Kartu Pra Kerja bisa dilakukan pada gelombang kedua.
Baca juga: 5.000 Pemandu Wisata di Bali Tak Punya Pekerjaan, Mau Banting Setir Tak Ada Lowongan
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengatakan pihaknya telah merealokasi anggaran dan menerapkan program khusus selama masa tanggap darurat.
"Presiden mengarahkan bahwa kita akan melakukan program perlindungan sosial bagi para pelaku wisata dan Kemenparekraf merealokasi anggaran Rp 500 miliar, ini potensinya akan dikembangkan terus," katanya seperti dikutip siaran pers yang diterima Kompas.com.
Ia menyebutkan Kemenparekraf akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan secara intensif.
Ini sebagai salah satu upaya untuk dapat memberikan berbagai bantuan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Baca juga: Jokowi Yakin Pariwisata Booming Tahun Depan, Kemenparekraf Siapkan Industri Pariwisata
"Realokasi kita juga akan melakukan berbagai macam program yang sifatnya padat karya dan ini akan dilakukan pengkajian lebih lanjut dengan kementerian-kementerian terkait,"kata Wishnutama.
"Termasuk stimulus ekonomi untuk industri pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif ini agar bisa bertahan melalui situasi saat ini," jelasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.