Kartu Prakerja, Pelatihan untuk Pekerja Wisata Selam Cocoknya Saat Masa Pemulihan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota-anggota Perkumpulan Usaha Wisata Indonesia (PUWSI) mengeluhkan sulitnya pendaftaran Kartu Prakerja karena masalah server.

"Jadi saat kami masuk itu engga mau, register-nya engga bisa-bisa. Gagal terus gitu, orang pasti frustrasi lama-lama," kata Ketua Umum PUWSI Ricky Soerapoetra saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/4/2020).

Menurut Ricky, sumber daya manusia di usaha wisata selam begitu berharga, mulai dari pekerja yang mengangkut barang-barang atau alat selam hingga para pekerja tetap.

Ia menyarankan agar proses pendaftaran Kartu Prakerja menggunakan cara manual tanpa perlu embel-embel digitalisasi yang justru menyulitkan bagi pekerja wisata selam di daerah.

Kata dia, pendaftaran sebaiknya hanya perlu menggunakan KTP, surat pemberhentian kerja, atau punya BPJS Tenaga Kerja, dan lainnya.

"Kemudian datang langsung ke Dinas Tenaga Kerja, dan di sana tetap diberlakukan pembatasan mungkin pada saat mengantri dan lainnya," jelasnya.

Ia melihat bahwa pemerintah ingin mendorong semua orang ke arah digital agar orang tetap di rumah saja.

Namun, menurutnya pemerintah juga perlu memerhatikan soal implementasi dan kapasitas untuk akses digital seperti server dan koneksi internet di daerah.

Oye Selam Indonesia Wisata selam oleh Oye Selam Indonesia

"Sebenarnya program Kartu Prakerja itu bagus cuman bagaimana caranya itu bisa merata kepada masyarakat. Jangan dijatah, kan jatahnya itu 160.000 peserta tiap minggu," ujarnya.

Pelatihan cocok pada masa pemulihan

Ricky menekankan pelatihan dalam program Kartu Prakerja hanya cocok pada saat recovery atau pemulihan setelah pandami Covid-19 usai.

Kendati demikian, ia menyarankan beberapa hal jika pemerintah tetap ingin melaksanakan program pelatihan online di saat seperti ini.

"Itu kan cuman Rp 1 juta subsidi ke pekerja, ya kalau mau diadakan pelatihan, internetnya digratiskan dong, perkuatkan jaringan internet," jelasnya.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah memastikan semua yang diberikan dalam pelatihan tersebut tersertifikasi.

Kata dia, tujuan pelatihan online itu sebenarnya untuk memperkuat tenaga kerja industri agar lebih bermanfaat pada saat corona berakhir.

Ricky mengaku telah mencoba melakukan pendaftaran pelatihan online pada mitra kerja sama pemerintah, namun hingga kini belum ada respon dari pihak-pihak tersebut.

"Sampai detik ini, saya punya perusahaan belum dibalas untuk karyawan saya bisa daftar pelatihan online," terangnya.

Sementara itu, Abi Carnadie yang merupakan Co-owner Dive Center di Jakarta sekaligus pengurus Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta (GAHAWISRI) mengatakan, pelatihan pada saat ini belum tepat untuk dilakukan.

Kendati demikian, alasan ia mengatakan tidak tepat adalah karena ditemukan kontroversi materi pelatihan yang dinilai ada di channel Youtube dan gratis.

KOMPAS.com/RAJA UMAR Atlet peserta mengikuti kompetisi Sabang International Freediving Competition (SIFC) 2019 di Teluk Balohan, Kota Sabang, Kamis (7/11/2019). Sebanyak 40 atlet dari 17 negara mengikuti SIFC pada 2-7 November 2019, yang merupakan event bergengsi tahunan dan rutin digelar di Kota Sabang sejak tahun 2017.

"Sepertinya masih kontroversi juga karena materi pelatihan yang ditawarkan ternyata juga ada banyak di Youtube dan gratis," katanya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/4/2020).

Ia juga melihat pelatihan belum tepat dilakukan mengingat pada saat ini pekerja wisata selam kehilangan pemasukan.

Baca juga: HPI Bali Soal Kartu Pra Kerja: Saat Ini Lebih Butuh Uang daripada Pelatihan

Ia juga mengatakan adanya keluhan dari anggota yang masih gagal melakukan proses pendaftaran Kartu Prakerja.

"Proses pendaftarannya, dapat info dari beberapa orang masih belum berhasil. Sementara saat ini bidang usaha yang bertahan hanya beberapa bidang saja di antaranya kesehatan dan kuliner," ujarnya.

Uang tunai dan pelatihan sama pentingnya

Sementara itu, menurut Wakil Direktur Oye Selam Indonesia, Herri, salah satu operator wisata selam di Indonesia, baik uang tunai maupun pelatihan sama pentingnya.

"Mungkin ini harus dibedakan pembiayaannya. Keduanya sangat penting, untuk kondisi darurat saat ini bantuan tunai dari pemerintah sangat diharapkan dan memang sudah dijalankan hanya belum berjalan 100 persen ini hanya masalah teknis. Sedangkan pelatihan bagi jobless juga paling penting," kata Herri saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/4/2020).

Ia sendiri setuju jika anggaran Kartu Prakerja berubah fungsi menjadi tunjangan tunai seluruhnya.

Namun, dengan satu syarat, kata dia, tanggungan bahan pokok masyarakat terpenuhi selama masa pandemi dan karantina.

Meski dikatakan situasi saat ini sulit, Herri menjelaskan bahwa masyarakat perlu menyadari dan berjuang bersama meringankan beban pemerintah.

"Untuk menghadapi kondisi dan situasi saat ini, bukan pure bantuan tunai selama masyarakat terpenuhi setidaknya tanggungan bahan pokok. Mereka pun harus punya bekal keahlian, sebetulnya ini momen untuk kita semua sebagai warga negara berpikir bersama untuk beberapa solusi berdikari," jelasnya.