Hadapi Booming Pariwisata, Desa Wisata Milik Masyarakat Perlu Dikembangkan

Kompas.com - 10/05/2020, 21:51 WIB
Desa Wisata Nglanggeran yang berada di Yogyakarta, masuk dalam Top 100 Destinasi Berkelanjutan Dunia bersama tiga desa wisata di Indonesia lainnya. Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi KreatifDesa Wisata Nglanggeran yang berada di Yogyakarta, masuk dalam Top 100 Destinasi Berkelanjutan Dunia bersama tiga desa wisata di Indonesia lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar pariwisata sekaligus Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan beberapa pembenahan di sektor pariwisata, salah satunya berfokus pada daya tarik pariwisata.

Hal ini ia utarakan terkait dengan kesiapan pemerintah dalam menghadapi kondisi pariwisata Indonesia paska pandemi Covid-19.

Ia mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali penentuan 10 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 5 Destinasi Super Prioritas.

Baca juga: Pemerintah Jawa Tengah Dorong Desa Wisata Jadi Borobudur Baru

"Pemerintah harus mengevaluasi hal ini dengan berfokus pada daya tarik bagi pengunjung masing-masing destinasi sesuai dengan kearifan lokal," kata Azril saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/4/2020).

Menurutnya, pemerintah perlu memerhatikan aspek keunikan dan keotentikan yang ada pada setiap destinasi wisata. Salah satunya dengan mengembangkan desa wisata yang mengutamakan masyarakat kecil sebagai pemilik.

Ibu-ibu memasak biji kopi di Desa Wisata Bonjeruk, Lombok Tengah, NTB, Jumat (2/8/2019). Berbagai atraksi budaya serta agrowisata menjadi daya tarik tempat ini.KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Ibu-ibu memasak biji kopi di Desa Wisata Bonjeruk, Lombok Tengah, NTB, Jumat (2/8/2019). Berbagai atraksi budaya serta agrowisata menjadi daya tarik tempat ini.

Menurut Azril, pemerintah selama ini kurang memerhatikan masyarakat kecil dalam hal pembangunan pariwisata lokal.

"Maka sebaiknya kembangkan desa wisata yang benar-benar masyarakat yang memiliki, bukan investor. Biar masyarakat tidak cuma jadi penonton," tuturnya.

"Contoh saja Desa Kauman di Pekalongan itu turisnya diajarkan membatik. Turis itu senang sekali diikut sertakan seperti itu. Masyarakat ikut serta mengajarkan bukan jadi penonton," terangnya.

Baca juga: Tantangan dan Solusi Desa Wisata Bahari di Pulau-pulau Kecil Indonesia

Selama ini, menurut Azril, pemerintah ada kekeliruan mengartikan attraction sebagai atraksi. Dalam pariwisata Indonesia, beberapa tahun belakangan ini pemerintah menggaungkan konsep 3A wisata, yaitu attraction (atraksi), access (akses), dan amenity (amenitas).

"Padahal attraction itu artinya daya tarik, bukan atraksi. Sementara atraksi itu kan pertunjukkan," tambahnya.

Ia mengatakan syarat untuk fokus pada daya tarik pariwisata adalah meluruskan arti dari attraction agar diterjemahkan sebagai daya tarik, bukan atraksi.

Selain itu, Azril juga menyoroti mengenai target pariwisata Indonesia. Ia mengatakan saat ini seharusnya target pariwisata tidak lagi pada jumlah wisatawan khususnya wisatawan mancanegara, melainkan kualitas.

"Harusnya seperti itu, dengan melihat kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tenaga kerja yang bisa diserap oleh sektor pariwisata, dan investasi pada sektor pariwisata," katanya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X